MALANG KOTA – Wali Kota Sutiaji mewacanakan pembangunan ring road (jalan lingkar) di sisi timur Kota Malang.
Lokasi yang memungkinkan di sepanjang Jalan Ki Ageng Gribig-Jalan Mayjen Sungkono, hingga Bululawang (Kabupaten Malang).
Keberadaan ring road tersebut diyakini menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan di tengah kota.
”Lokasi tersebut juga menjadi jalur exit tol Malang,” ujar Sutiaji kemarin.
Terkait wacana pembangunan ring road, Sutiaji sudah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
Keterlibatan pemkab diperlukan karena ada wilayah Kabupaten Malang yang masuk jalur ring road.
Baca Juga : Avanza Hantam Pagar Jembatan Jalibar, 1 Tewas.
Orang nomor satu di Pemkot Malang itu menambahkan, rencana pembangunan ring road sudah tertuang dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang 2022-2042.
"Setelah ada ring road timur, kendaraan besar tidak perlu melintas di dalam kota. Sehingga bisa mengurai kemacetan di jalan-jalan protokol," terang Sutiaji.
Dalam pembangunan ring road ini, Sutiaji mengaku tak bisa sendiri. Pemda butuh bantuan pemerintah pusat untuk biaya pembangunan infrastrukturnya.
Sama seperti rencana pembangunan underpass di kawasan Blimbing. ”Karena ada pembebasan lahan, jadi perlu bantuan Pemerintah Pusat. Kami akan usulkan ke sana," tutur dia.
Kepala Pusat Kajian Transportasi Universitas Widyagama Asc Prof Dr Ir Aji Suraji ST MSc IPU ASEAN Eng menuturkan, pembangunan ring road sangat dibutuhkan Kota Malang.
Sebab, pergerakan kendaraan berat semakin meningkat tiap tahunnya, sehingga diperlukan alternatif jalan baru. (Bersambung ke halaman selanjutnya)
"Ini akan sangat membantu mengurai kemacetan di Jalan Gatot Subroto," terangnya.
Selain mengurai kemacetan, dia mengatakan, adanya ring road juga bisa memperpanjang umur jalan protokol di Kota Malang.
Sebab beban kendaraan yang bisa mencapai berton-ton, bakal ditanggung oleh jalan lingkar tersebut.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika merespons positif rencana pembangunan ring road, namun anggarannya sebaiknya dari pemerintah pusat.
"Wali kota pernah menyampaikan ke saya secara informal. Kami mendukung. Silakan dibicarakan dengan pemerintah pusat," kata Made.
Made memperkirakan. penggunaan APBD untuk pembangunan jalan lingkar akan sulit terwujud. Maka dari itu perlu menggunakan APBN.
Menurutnya, tiga kepala daerah di Malang Raya harus bisa komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan ini.
"Tiga wilayah ini jangan ada perpecahan. Saya yakin Pemerintah Pusat mendukung, apalagi kawasan Malang Raya penyangga kedua setelah Surabaya,” pungkasnya. (adk/dan) Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana