Kota Malang punya lima Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Lokasinya juga strategis dan berada di pusat keramaian. Namun rata-rata tidak berfungsi maksimal. Ada apa di balik tak maksimalnya fungsi jembatan penyeberangan?
PAPAN reklame terpampang di JPO Jalan Merdeka Utara. Selama mata memandang, bangunan kokoh yang melintang itu tidak pernah dilintasi orang. Padahal lokasi tersebut strategis dan menjadi pusat keramaian. Artinya, kebutuhan orang menyeberang lebih tinggi ketimbang lokasi lain.
Pemandangan berbeda di JPO Jalan Basuki Rahmat. Beberapa masyarakat terlihat menyeberang lewat JPO. ”Di Kajoetangan ini kan ramai kendaraan. Lebih aman menyeberang lewat JPO,” terang asal bersih saya senang JPO dan pastinya aman,” ujar Atina Fauza, 19, salah seorang pengguna JPO Jalan Basuki Rahmat, Jumat lalu (12/5).
Pantauan Jawa Pos Radar Malang di JPO lain, rata-rata sepi pejalan kaki. Dari lima JPO, hanya dua titik yang difungsikan secara maksimal. Yakni JPO Jalan Basuki Rahmat dan JPO Jalan A. Yani, tepatnya depan Masjid Sabilillah. Sementara tiga titik lainnya atau sekitar 60 persen jarang dimaksimalkan oleh penyeberang jalan.
Di antara tiga titik itu adalah JPO di Jalan JA Suprapto. Jembatan yang menghubungkan Mapolresta Malang Kota dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Syaiful Anwar itu sering sepi.
Demikian juga JPO di Jalan Balearjosari. Masih bagus dan bersih, tapi tidak difungsikan secara maksimal oleh masyarakat. Bisa jadi, masyarakat lebih suka menyeberang di jalan raya karena butuh waktu lebih cepat. Juga tidak perlu repot-repot naik tangga JPO, apalagi jarak yang ditempuh akan lebih jauh.
Lantas apa yang akan dilakukan Pemkot Malang agar JPO berfungsi maksimal. ”Sudah ada beberapa rencana seperti peningkatan di JPO Kajoetangan. Namun waktunya belum bisa dipastikan, tergantung anggaran. Semoga bisa tahun depan,” tutur Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Subkhan.
Sebagai informasi, sebelumnya JPO dikelola pihak swasta. Kini semuanya sudah dialihkan ke pemerintah dan di bawah naungan BKAD Kota Malang, namun tahun ini tidak dialokasikan anggaran perbaikan fasilitas.
Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiji menekankan peningkatan yang harus menjadi perhatian, yakni di JPO Kajoetangan. Sebab, kawasan Kajoetangan Heritage saat ini sudah menjadi sorotan nasional.
Menurut dia, peningkatan yang bisa dilakukan yakni dengan penambahan videotron. Sehingga bisa menjadi pintu masuk atau gerbang Kajoetangan Heritage. ”Semoga bisa secepatnya. Bertahap juga untuk JPO lainnya,” kata Sutiaji.
Terpisah, Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Malang Tri Rudi mengatakan, pihaknya siap jika ditunjuk untuk mengelola lima JPO milik Pemkot Malang. Sebab fasilitas itu merupakan sarana pendukung penyeberangan jalan. Sehingga masih linear dengan dishub. "Karena sebelumnya milik swasta, jadi kami belum pernah mengelola. Ketika ditunjuk, kami tentu siap," tandas Rudi. (adk/pri/dan) Editor : Mahmudan