Nasional Malang Hari Ini Kriminal-Kasuistika Olahraga Wisata-Kuliner Sosok Pendidikan Ekonomi-Bisnis Opini Politik-Pemerintahan

Dana Relokasi Pedagang Pabes Masih Tarik Ulur

Aditya Novrian • Selasa, 5 September 2023 | 17:15 WIB

BAHAS BERSAMA: Wakil Ketua II DPRD Kota Malang Asmualik (dua dari kanan) memimpin rapat paripurna, Selasa lalu. (suharto/radar malang)
BAHAS BERSAMA: Wakil Ketua II DPRD Kota Malang Asmualik (dua dari kanan) memimpin rapat paripurna, Selasa lalu. (suharto/radar malang)

MALANG KOTA - Pengesahan APBD Perubahan 2023 kemungkinan mundur. DPRD Kota Malang yang menjadwalkan pengesahan pada 7 September mendatang menemui satu kendala. Kendala itu yakni usulan Pemkot Malang menambah anggaran relokasi pedagang Pasar Besar (Pabes) sebesar Rp 4,5 miliar.

Padahal beberapa waktu lalu dewan sempat tegas menolak karena sejumlah pertimbangan. Akhirnya kini usulan dana relokasi tersebut menjadi tarik ulur. Satu sisi pemkot ingin menambah, tapi dewan sudah tegas realistis dengan situasi di lapangan.

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika sudah meminta Pemkot Malang menyelesaikan perkara tersebut. Dia menarget pemkot untuk memberi kepastian secepatnya. Sebab mulai Oktober mendatang setidaknya anggaran yang ditambah harus diserap.

”Karena kami butuh kejelasan terkait revitalisasi, jangan sampai revitalisasi masih abu-abu tapi sudah ada anggaran di PAK (perubahan anggaran keuangan)," tegas legislator PDI-Perjuangan itu, kemarin.

Dari usulan anggaran Rp 4,5 miliar itu, Made juga ikut mengevaluasi lagi dengan 44 anggota dewan. Terutama pembahasan secara detail di komisi B sebagai mitra kerja dinas koperasi, perindustrian, dan perdagangan (diskopindag).

”Kemudian kami juga akan tanyakan terkait pengerjaan relokasi ini apakah cukup sampai akhir tahun," tuturnya.

Made tak ingin anggaran yang sudah diusulkan dan disahkan gagal tercapai. Dampaknya bisa fatal terhadap kinerja serapan APBD Pemkot Malang. Angka sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) bisa saja naik. Mengingat tren angka silpa pemkot selama tiga tahun terakhir selalu di atas Rp 200 miliar.

Lebih lanjut, dewan saat ini juga tengah mengusahakan adanya anggaran untuk perbaikan Pasar Blimbing. Namun, mereka harus memastikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Karena pengelolaan pasar itu masih terikat kerja sama dengan pihak ketiga.

”Pansus sudah kami minta untuk menemui BPK menanyakan perbaikan kecil pada Pasar Blimbing apa bisa dilakukan," terang Made.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengaku bakal mengikuti terkait pendalaman anggaran yang dilakukan legislator. Dirinya sudah menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah (PD) untuk mempercepat pengesahan APBD perubahan.

”Tentu semua saran dari dewan kami perhatikan dan akan menjadi catatan kami," jelas politikus Partai Golkar itu.

Edi bahkan sudah mencermati saran dari dewan terkait progres revitalisasi Pabes. Dia optimistis pembahasan PAK tidak akan molor sampai akhir September. Dengan begitu, pada Oktober semua anggaran yang ditambah bisa diserap maksimal oleh PD. (adk/adn)

Editor : Aditya Novrian
#dewan #Pasar Besar #Kota Malang