MALANG KOTA – Satu per satu permasalahan Politeknik Kota Malang (Poltekom) terus terkuak. Selain perkuliahan yang tidak berjalan, gaji dosen juga tak lagi dibayarkan utuh sejak April 2020. Tiap dosen hanya menerima gaji sebesar Rp 1 juta saja. Padahal besaran gaji mereka di kisaran Rp 3 juta. Bila ditotal hingga sekarang, Poltekom masih menunggak gaji sebesar Rp 84 juta untuk tiap dosen.
Informasi itu diungkapkan Dosen Program Studi Teknik Mekatronik Poltekom Panji Peksi Branjangan. Dia mengaku sudah 3,5 tahun tak menerima gaji secara utuh. Bahkan, gaji yang dibayarkan tidak tepat waktu. “Kadang sampai menunggak dua hingga 3 bulan,” ucapnya.
Menurut Panji, pada April 2020 lalu direksi menyampaikan bahwa pemberian gaji sebesar Rp 1 juta itu hanya sementara. Sisa gaji sebesar Rp 2 juta yang belum terbayar akan diberikan kemudian. Namun hingga 3,5 tahun berjalan tak ada kejelasan mengenai gaji tersebut.
Panji menilai kondisi itu yang menjadi penyebab banyak dosen memilih untuk mengundurkan diri. “Karena selama ini kami hanya dijanjikan terus tanpa ada kejelasan,” ungkapnya. Bahkan belakangan malah tak ada komunikasi terjadi antara dosen dengan direksi.
Dosen yang telah mengabdi selama 13 tahun itu sebenarnya tak punya alasan khusus untuk bertahan di Poltekom. Yang tersisa hanya beban moral saja. Dia masih mempunyai sekitar 20 mahasiswa untuk diluluskan. Mereka berasal dari angkatan 2021 dan 2022.
Saat ini dia harus menanggung beban itu dengan satu orang dosen lainnya yang juga memilih bertahan. “Dulu dosennya ada sekitar 7 orang. Sekarang tinggal 2 saja,” ucapnya. Panji bisa melakukan hal itu karena tidak menggantungkan penghasilan dari Poltekom. Dia memiliki bisnis pribadi yang kini menjadi penopang penghasilan utama
Panji menambahkan, saat ini masing-masing dosen hanya melakukan perkuliahan seminggu sekali. Itu dilakukan setelah proses pemampatan jadwal kuliah. Apalagi tiap dosen harus mengampu beberapa mata kuliah. Bahkan proses perkuliahan dua angkatan juga dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama.
Terkait penerimaan mahasiswa baru yang masih berlangsung hingga tahun ini, Panji mengaku tidak mengetahui prosesnya. Apalagi hingga saat ini tidak ada rapat akademik yang digelar oleh direksi. Padahal dalam rapat tersebut akan dirancang segala proses perkuliahan. Mulai dosen pengampu, mata kuliah yang diajarkan, dan jadwalnya. ”Sampai sekarang nasib mahasiswa baru itu masih belum jelas,” pungkasnya.
Yayasan Belum Buka Suara
Salah satu anggota Yayasan Poltekom Suryadi mengaku tidak bisa berbicara banyak terkait permasalahan yang saat ini terjadi di kampus. Dia malah mengatakan ada satu anggota yayasan yang paling paham terkait polemik itu. Yakni Nurcholis Sunuyeko.
”Saya nanti salah kalau ngomong. Mungkin bisa tanya ke yang lebih ahli (Nurcholis, red)," tandas pria yang juga merupakan Anggota DPRD Kota Malang itu.
Nurcholis Sunuyeko merupakan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Budi Utomo Malang. Wartawan koran ini mencoba mendatangi kampusnya, namun Nurcholis tidak berada di tempat. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Nurcholis juga tidak memberikan respons.
Polemik Poltekom juga mulai mendapat perhatian Pemkot Malang. Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meminta pihak yayasan segera menyelesaikan masalah dengan mahasiswa dan dosen. Saat ini, Wahyu masih melakukan pemantauan, karena penyelesaian masalah masih menjadi wewenang yayasan. "Kan masalah internal kampus, kami minta segera diselesaikan," tegas Wahyu.
Jika tidak ada tanda-tanda penyelesaian, Wahyu mengaku siap turun tangan. Pasalnya, bangunan Poltekom berada di tanah atau aset milik Pemkot Malang. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas hak pendidikan warganya. "Kami akan lihat dulu situasinya, kalau tidak selesai, kami akan turun," tandas Wahyu. (dre/adk/fat)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana