MALANG KOTA - DPRD Kota Malang bersama Pemkot Malang telah menyepakati besaran APBD tahun 2024 sebesar Rp 2.573 triliun.
Itu ditandai dengan penandatanganan keputusan DPRD dan nota keuangan, melalui Rapat Paripurna, kemarin (30/11).
Secara rinci, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 2,366 triliun.
Rinciannya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 970 miliar dan pendapatan transfer senilai Rp 1,396 triliun.
Sedangkan belanja daerah disepakati sebesar Rp 2,573 triliun.
Selisih antara pendapatan dan belanja daerah ditutup dengan Silpa di tahun 2023.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandina Kartika mengatakan, meskipun dewan telah menyepakati besaran APBD.
Pihaknya tetap memberikan catatan yang wajib dilaksanakan oleh Pemkot Malang tahun depan.
"Sebelum kami menyepakati, terlebih dahulu ada pandangan akhir fraksi. Ini semua merupakan usulan atau keluhan dari masyarakat. Ini membuktikan bahwa kedaulatan tertinggi sepenuhnya ada di tangan rakyat," terangnya.
Politisi PDIP ini menekankan, pandangan akhir fraksi ini perlu diperhatikan secara serius oleh pihak eksekutif.
Pasalnya, jika tidak dilaksanakan, maka anggaran yang telah ditetapkan, bisa ditarik oleh dewan.
"Seandainya yang disampaikan dewan tidak dilaksanakan, semua akan dirombak. Pintu masuknya nanti lewat APBD perubahan, di pertengahan tahun 2024," tandasnya.
Lebih lanjut, dalam APBD 2024, nantinya ada klausul yang menyoal kenaikan gaji tenaga honorer di Kota Malang.
Made menuturkan, ini melihat rencana kenaikan UMK Kota Malang.
Legislatif meminta, gaji honorer bisa setara dengan usulan UMK baru di tahun 2024 sebesar Rp 3,3 juta.
"Karena pemerintah harus mencontohkan yang baik kepada masyarakat. Kalau gaji honorer di bawah UMK kan lucu jadinya. Sehingga nanti gaji terendah bisa mencapai Rp 3,2 juta," jelasnya.
Made menambahkan, kenaikan gaji honorer ini sudah dihitung dengan cukup matang.
Melihat kondisi keuangan daerah, dan dianggap mampu.
"Kami juga memperhatikan kondisi honorer yang sudah bekerja selama 20 tahun. Kami mendorong Pemkot Malang untuk bisa memberikan bantuan kepada mereka menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Tentunya tetap mengikuti proses seleksi yang sudah diatur. Hanya saja mereka dibantu dalam pelatihan-pelatihan supaya bisa lolos," tutur Made. (adk/mas)
Pemkot Malang Segera Rapatkan Barisan
Setelah pembahasan APBD 2024 rampung, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat langsung tancap gas untuk menyiapkan jajaran di bawahnya.
Ada empat langkah yang segera dilakukan oleh orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang itu.
Pertama, Wahyu meminta kepada seluruh Perangkat Daerah untuk segera menindaklanjuti terkait proses administrasi sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu, pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif wajib segera dilakukan.
"Sehingga nanti pengerjaan atau pelaksanaan program bisa tepat waktu atau sesuai dengan jadwal," tuturnya.
Wahyu juga membeberkan beberapa program prioritas tahun 2024.
Baik prioritas nasional maupun daerah.
Di antaranya yaitu penanganan laju inflasi, penurunan kemiskinan ekstrim serta penurunan tingkat pengangguran.
Kemudian ada penanganan stunting dan penyelenggaraan pemilu serta pilkada.
Instruksi ketiga yang diberikan kepada Perangkat Daerah yaitu lebih cermat dalam perencanaan.
Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang seminimal mungkin.
Terakhir, Wahyu mengatakan, saran dari pandangan fraksi di DPRD Kota Malang, menjadi catatan penting bagi dirinya dan perangkat di bawahnya.
"Kami akan melakukan secara bertahap dalam menjalankan saran dari para dewan.
Karena program ini ibaratkan tidak bisa main sulapan, sekali langsung jadi.
Namun perlu proses secara bertahap seperti yang sedang kami lalui sekarang ini, dan semua solusi yang diberikan sudah kami laksanakan semua," tandas Wahyu. (adk/mas)
Pemanfaatan MCC hingga Kemacetan Jadi Sorotan Fraksi
Kesepakatan APBD 2024, menjadi kesempatan penting bagi tiap fraksi DPRD Kota Malang memberikan catatan kepada eksekutif.
Meskipun persetujuan sudah diberikan, sebagai fungsi pengawasan, DPRD Kota Malang tetap memberikan catatan penting kepada Pemkot Malang.
Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Eko Herdiyanto mengatakan, mengapresiasi kebijakan penambahan gaji tenaga honorer.
Sebab keberadaan mereka sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Dengan adanya kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja yang berujung tercapainya program yang telah ditetapkan," kata Eko.
Kemudian, Eko menekankan, pemanfaatan MCC (Malang Creative Center) sebagai basis perekonomian baru perlu ditingkatkan.
Terutama dalam upaya meningkatkan UMKM, industri kreatif, dan ekonomi eksklusif milenial.
"Revitalisasi pasar juga perlu diperhatikan, agar berkembang semakin modern. Sehingga dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat," tuturnya.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono meminta Pemkot Malang bisa meminimalisir kemacetan.
Menurutnya, kemacetan ini disebabkan salah satunya karena banyaknya parkir liar.
"Perlu ada penindakan yang tegas terhadap parkir dan PKL liar yang membuat badan jalan menyempit," kata Trio.
Dia menambahkan, perlu ada terobosan baru dari Pemkot Malang untuk mengurangi piutang pajak.
Pasalnya, ini menjadi potensi pendapatan yang belum terlalu dengan baik.
Tujuannya, pengurangan piutang ini bisa meningkatkan realisasi PAD.
Kemudian Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Eddy Wijanarko mendesak Pemkot Malang meningkatkan capaian penyerahan PSU.
Menurutnya, masih ada ratusan perumahan yang belum menyerahkan PSU hingga tahun ini.
"Agar fasilitas perumahan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat bisa menikmati fasilitas yang memadai," tandasnya. (adk/mas)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana