MALANG KOTA - Awal 2024 menandai triwulan kedua masa jabatan Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.
Ada dua tugas utama yang menjadi prioritasnya selama tiga bulan ke depan.
Yakni penurunan angka stunting dan penurunan kemiskinan.
Tugas lain seperti pengurangan banjir akan dimaksimalkan mulai pertengahan tahun.
Sebagai informasi, Wahyu Hidayat dilantik sebagai Pj Wali Kota Malang pada 24 September lalu.
Setelah dilantik, dia diberikan empat tugas oleh Gubernur Jatim.
Satu telah dituntaskan akhir Desember lalu.
Yakni pembebasan lahan cucian di dekat Exit Tol Madyopuro.
Terkait program andalan tiga bulan ke depan, Wahyu mengatakan bila itu masih sama seperti tahun lalu.
Dia akan memprioritaskan tugas yang belum tuntas atau masih berjalan.
"Meskipun program tetap, ada evaluasi dari tahun lalu. Sehingga, muncul beberapa inovasi," terang Wahyu.
Inovasi yang dilakukan seperti pada penurunan angka stunting.
Wahyu menerangkan, penurunan stunting saat ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan (Dinkes) saja.
Seluruh perangkat daerah (PD), kecamatan, dan kelurahan di Kota Malang juga punya peran.
Saat ini, lanjut Wahyu, sudah ada tiga kelurahan yang menuju zero stunting.
Itu berkat Program Makanan Tambahan (PMT) dan pemberian makanan untuk Keluarga Resiko Stunting (KRS).
"Kalau dilihat dari grafiknya, ada kenaikan angka stunting pada bulan September. Kemudian setelah saya dilantik, mulai Oktober dan November terjadi penurunan," papar alumnus ITN Malang itu.
Secara rinci, angka stunting bulan Agustus mencapai 9,09 persen, kemudian naik 9,96 pada bulan September.
Terjadi penurunan pada bulan Oktober menjadi 9,73 persen, dan pada November mencapai 9,58 persen.
Untuk penurunan angka kemiskinan, Wahyu telah menginstruksikan dinas sosial dan bappeda untuk membuat data kemiskinan yang lebih detail.
Tidak hanya berupa angka, namun berisi alamat dan nama warga yang tergolong kurang mampu.
Itu dilakukan agar upaya intervensi yang dilakukan Pemkot Malang tepat sasaran.
Lebih lanjut, tak hanya data kemiskinan yang didetailkan pemkot tahun ini.
Data pengangguran juga akan dipetakan per kecamatan.
Sebab, penanganan pengangguran di tiap kecamatan memiliki karakteristik tersendiri.
Selanjutnya, tugas ketiga yang akan menjadi prioritas yakni pengurangan genangan air.
Sesuai APBD Kota Malang 2024, anggaran peningkatan dan pembangunan drainase mencapai Rp 59 miliar.
Namun, pengerjaan drainase tampaknya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Sebab, pada awal tahun, pengerjaan proyek dengan anggaran besar butuh kesiapan dokumen untuk proses lelang.
"Kalau proyek fisik sepertinya belum ada yang dikerjakan awal tahun ini. Pembahasan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) kemungkinan selesai akhir Januari," jelas Wahyu.
Kemudian proses lelang juga membutuhkan waktu, minimal dua pekan.
Di tempat lain, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang Kristiyan Bagus Muryanto juga menyebut belum ada rencana pengerjaan fisik pada tiga bulan pertama 2024.
Menurut perkiraannya, pengerjaan baru bisa dilakukan bulan April.
"Karena masih menunggu DPA dan perwali," ungkapnya.
Selain DPA, dinas juga menunggu pendapatan daerah terkumpul untuk pengerjaan besar seperti proyek drainase.
Diperkirakan, itu baru bisa dilakukan pertengahan tahun.
Sehingga pada bulan April nanti, pengerjaan yang dilakukan masih berupa pemeliharaan atau perbaikan jalan.
"Pemeliharaan jalan sifatnya insidentil, menunggu proposal atau permintaan dari masyarakat," tutur Bagus.
Di sisi pendapatan, pada triwulan pertama ini masih dilakukan penataan akibat perubahan nomenklatur.
Dari sebelumnya sembilan jenis pajak daerah, kini berkurang menjadi enam jenis pajak.
Ada tiga jenis pajak yang sebelumnya berdiri sendiri, kini digabung menjadi satu.
Yakni pajak restoran, pajak hotel, dan pajak penerangan jalan (PPJ). Ketiganya digabung menjadi Pajak Jasa dan Barang Tertentu (PJBT).
"Kami masih menghitung ulang target pada triwulan pertama, karena ada perubahan berupa pengurangan jenis pajak," tutur Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Handi Priyanto.
Jika melihat tren beberapa tahun belakangan, capaian pajak daerah pada triwulan pertama rata-rata berada di atas Rp 100 miliar.
Pada tiga bulan pertama ini, diperkirakan pendapatan dari pajak restoran menjadi penyumbang tertinggi. (adk/by)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana