MALANG KOTA - Sebagai senjata utama legislator, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika terus memperjuangkan peningkatan anggaran pokok pikiran (pokir).
Itu bisa dilihat dari peningkatan anggaran yang terjadi selama lima tahun terakhir (baca grafis) dan tertinggi pada 2024 hingga Rp 85 miliar.
Peningkatan anggaran pokir, bagi Politisi PDIP ini merupakan jawaban atas segala kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan di masing-masing wilayah, melalui anggota dewan yang mereka pilih di ajang pemilihan legislatif (pileg).
Alur munculnya anggaran pokir ini bermula dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi kepada dewan terkait apa yang dibutuhkan.
Kemudian dewan merealisasikan dalam bentuk anggaran pokir.
"Kami perjuangkan pokir ini karena merupakan aduan atau keluh kesah dari masyarakat. Sudah menjadi tugas kami sebagai dewan selain menampung keluhan, juga wajib ikut andil dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh masyarakat,” kata Made.
Legislator Dapil Lowokwaru itu menambahkan, untuk memperkuat realisasi pokir.
Seluruh anggota dewan telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang.
"Perlunya pokir ini pasti bisa menjangkau lebih luas kebutuhan masyarakat. Karena anggarannya mencapai miliaran rupiah, ketimbang dari yang pribadi dewan," tandas Made.
Sementara Wakil ketua I DPRD Kota Malang Abdurrochman mengatakan, bahwa pokok-pokok pikiran anggota DPRD berasal dari aspirasi masyarakat saat reses.
Kemudian dari observasi anggota DPRD sendiri di lapangan, dan daerah pemilihannya masing-masing.
Sehingga, demi kebutuhan masyarakat, tidak ada tawar-menawar.
"Pokir ini merupakan amanah dari masyarakat. Sehingga kami akan terus perjuangkan, hingga bisa direalisasikan pemkot," tegasnya.
Kemudian Wakil Ketua II DPRD Kota Malang Asmualik menyampaikan, bahwa pokir merupakan bentuk pertanggungjawaban dari dewan kepada rakyat.
Masyarakat bisa menilai kinerja anggota legislatif dari pokir yang telah terealisasi.
Asmualik menuturkan, ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam pokir.
Pertama terkait penguatan UMKM. Kemudian penguatan politik bagi kaum milenial.
Dan yang terpenting yakni pembangunan infrastruktur.
"Terutama insfrastruktur untuk banjir dan kemacetan," tutur legislator Dapil Blimbing itu.
Lalu Wakil Ketua III DPRD Kota Malang Rimzah menambahkan bahwa selain insfrastruktur, perlu juga pengembangan SDM.
Meskipun sudah ada program ketrampilan dan pelatihan, perlu adanya peningkatan dan diversifikasi jenis pelatihan.
“Khususnya untuk generasi muda, keterampilan seperti desain, animasi, dan keahlian menjadi barista sangat diperlukan saat ini. Semua ini diharapkan dapat diakomodasi dalam program Pemerintah Kota Malang ke depan,” kata Rimzah.
Rimzah juga menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam mengusulkan kebutuhan mereka, termasuk perbaikan drainase untuk mengatasi banjir, mengatasi kemacetan, serta peningkatan sarana dan prasarana. (adk/mas)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana