MALANG KOTA – Setelah terkatung-katung 11 tahun, kelanjutan pembangunan drainase di Jalan Bondowoso akhirnya menemui titik terang.
Setelah memenangkan putusan Mahkamah Agung (MA), Pemkot Malang akan menyusun ulang detail engineering design (DED).
Konsepnya kemungkinan tidak menggunakan jacking atau gorong-gorong bawah tanah.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Malang Suparno mengatakan, kabar putusan MA mengenai drainase di Jalan Bondowoso sudah diterima dua pekan lalu.
”Tepatnya satu hari sebelum Lebaran,” kata dia.
Seperti diketahui, pembangunan drainase di Jalan Bondowoso terhenti sejak 2013.
Itu karena PT Citra Gading Asritama (CGA) selaku pelaksana proyek tidak mampu menyelesaikannya sesuai tenggat waktu.
Padahal, drainase sepanjang 1.312 meter yang membentang dari Jalan Bondowoso hingga Jalan Tidar itu menghabiskan anggaran hingga Rp 38 miliar.
Pada 2014, dilakukan perpanjangan kontrak melalui memorandum of understanding (MoU).
Salah satu isinya pemkot bersedia menambah dana senilai Rp 14,5 miliar.
Karena pemkot terkendala pembayaran lantaran MoU tidak bisa dijadikan dasar hukum, PT CGA menggugat pemkot ke Pengadilan Negeri (PN) Malang.
Proses hukum pemkot dengan PT CGA terus bergulir hingga awal 2024.
Itu setelah pemkot mengajukan banding di pengadilan tinggi (PT).
Dilanjutkan dengan kasasi dan peninjauan kembali di MA.
”Sekarang pemkot bisa mengurus pembangunan yang tersisa dari Jalan Galunggung sampai Kali Metro. Tapi, pemkot melalui dinas pekerjaan umum harus melakukan perencanaan ulang,” imbuh Suparno.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang R Dandung Djulharjanto mengatakan, tahun lalu satgas PU sudah turun ke bibir outlet di Kali Metro.
Di sana, masih ada bagian drainase yang belum tersambung.
Bagian yang belum tersambung panjangnya sekitar 250 meter.
Dandung melanjutkan, kondisi drainase di Jalan Bondowoso sudah banyak berubah.
”Karena kondisinya yang cukup membahayakan di dalam, jadi kami tidak bisa masuk lagi,” terangnya.
Dengan demikian, Dandung memperkirakan metode pembangunan yang digunakan bukan lagi jacking.
Melainkan pemasangan box culvert dari atas atau tipe bottom-up.
Secara umum, metode jacking lebih mahal biayanya.
Namun, aman di bagian atas jalan. Sebaliknya, metode bottom-up pemasangannya lama, tapi potensi kegagalan konstruksinya lebih minim.
Dandung memastikan tidak ada pembongkaran total.
Hanya pembongkaran pada bagian yang tidak tersambung saja. ”Untuk teknisnya kami masih harus mengkaji dengan tim ahli.
Kami inginnya bisa segera menyusun ulang DED secepatnya,” papar pejabat eselon II B Pemkot Malang tersebut.
Di tempat lain, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji mengatakan, kabar mengenai drainase di sana sudah disampaikan ke pihaknya dalam hearing kemarin.
”Pemkot sudah dibebaskan dari hal-hal yang dituduhkan kurator,” ucapnya. Bayu melanjutkan, kemungkinan drainase jacking baru bisa digarap kembali pada 2025.
Sebab, jika menggunakan APBD 2024 tidak memungkinkan.
”Paling tidak dalam perubahan anggaran keuangan (PAK), pemkot bisa menyusun ulang DEDnya,” jelas legislator dari fraksi PKS tersebut.
Bayu memperkirakan, DED yang akan disusun berbeda dari sebelumnya.
Sebab, kondisi di lapangan sudah berbeda dengan tahun 2013.
Dia mendorong agar paling lambat DED itu bisa dikerjakan tahun depan.
Sehingga keluhan dari warga di Jalan Galunggung akibat banjir bisa segera teratasi.
Terlebih, drainase jacking digadang-gadang bisa menanggulangi banjir di lima lokasi.
Yakni kawasan Gading Kasri, Simpang Empat Jalan Galunggung, Jalan Pulosari, Jalan Terusan Dieng, dan Jalan Bondowoso. (mel/by)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana