JAKARTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dinilai berhasil dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan antara daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Bahkan mendapat penilaian terbaik pertama secara nasional dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas).
Karena itulah, siang ini (Senin, 6/5), Kota Malang diganjar dengan trofi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo bersamaan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di gedung Jakarta Convention Center (JCC).
Trofi diterima oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Wahyu Hidayat.
“Alhamdulillah, kita dinilai sebagai yang terbaik pertama secara nasional,” ujar Wahyu kepada Jawa Pos Radar Malang dari Jakarta.
Dikutip dari laman bappenas.go.id, Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan kegiatan pengendalian perencanaan pembangunan daerah oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui evaluasi kreatif dan komprehensif terhadap pembangunan daerah untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota setiap tahun.
Pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil dengan baik dalam perencanaan, pencapaian pelaksanaan, dan inovasi pembangunan.
Sebelumnya, kegiatan ini dikenal dengan nama Anugerah Pangripta Nusantara (APN), yang telah dilaksanakan sejak 2011.
Mulai 2018, APN berubah nama menjadi PPD yang penilaiannya tidak hanya pada aspek perencanaan, namun juga meliputi pencapaian pelaksanaan pembangunan.
Dalam kesempatan kemarin, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, penilaian PPD terdiri dari dua tahap.
Tahap pertama berupa penilaian dokumen perencanaan dan dokumen inovasi daerah.
Tahap kedua berupa wawancara dan verifikasi melalui forum grup diskusi dan kunjungan lapangan.
“Penghargaan ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah bekerja dengan baik dalam pembangunan daerah,” kata Suharso.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang Nur Widianto menerangkan, penghargaan diterima Kota Malang karena sejumlah parameter.
"Parameter pertama, kesesuaian visi misi Kota Malang dengan program nasional dan provinsi," kata Wiwid, sapaannya.
Menurut Wiwid, Musrenbang Kota Malang sebagai kulminasi perencanaan pembangunan, berhasil menyentuh berbagai aspek sumber daya insani dan ekonomi.
"Contoh terjelas adalah perencanaan yang mendukung pengelolaan ekonomi kreatif pada Kajoetangan Heritage," jelas Wiwid.
Di sisi lain, IPM Kota Malang mengalami kenaikan, plus ada korelasi dengan Reformasi Birokrasi (RB) tematik nasional.
Penguatan elemen penanganan kemiskinan dan inflasi daerah, serta dukungan pada investasi, meningkatkan penilaian dari tim juri.
"Kemudian, model perencanaan pembangunan Kota Malang juga bersifat bottom up alias partisipatori. Selain penilaian dokumen, uji petik lapangan dan wawancara tim juri dengan Pak Wali Kota menambah nilai plus," tutup Wiwid.(fin/hid)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana