MALANG KOTA - Presentasi konsep angkot buy the service (BTS) dijadwalkan hari ini. Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dikabarkan memaparkan konsep transportasi publik baru itu ke Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Dirjen Kemenhub).
Materi yang dibawa masih sama, yakni terkait dana yang dibutuhkan untuk meralisasikan angkot BTS. Pemkot tetap berharap ada bantuan dana dari APBN meski nanti jumlahnya tak terlalu besar.
Sebab, pemkot tetap menyediakan dana khusus pada APBD. Wahyu berharap bantuan dari pusat bisa sama seperti dua daerah yang lebih dahulu mendapatkannya. Yakni Palembang dan Solo.
”Dua kota itu mendapat dukungan APBN. Kami harap di Kota Malang mendapatkan bantuan serupa," tutur Wahyu.
Baca Juga: Sopir Angkot Bakal Terima Gaji Rp 3,2 Juta
Setelah pemaparan itu, lanjut Wahyu, akan diketahui besaran bantuan dari Kemenhub. Untuk sisanya, baru akan ditanggung oleh APBD.
”Kami tidak mengusulkan berapa anggarannya, nanti pemerintah pusat yang menetapkan bantuan biayanya. Kemudian APBD Kota Malang menutup sisanya," jelas pemilik kursi N1 itu.
Untuk konsel awal angkot BTS, ada beberapa upgrade fasilitas. Seperti penambahan AC, keteraturan jadwal angkot, hingga armada yang lebih laik. Kemudian sopir akan digaji pemerintah.
”Nanti pengelolaan akan dilakukan oleh pihak swasta. Kami minta ada standar minimal pelayanan, seperti tidak boleh ngetem," kata Wahyu.
Alumnus ITN Malang itu menambahkan, jika sudah diterapkan BTS, angkot harus tetap jalan meski tak membawa penumpang sama sekali.
Baca Juga: Pemkot Malang Matangkan Grand Design Pemberdayaan Angkot, Cenderung Pilih Sistem Buy The Service
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Widjaja Saleh Putra mengatakan, sangat berharap ada bantuan dari pusat terkait realisasi angkot BTS. Anggaran yang turun nantinya digunakan untuk pengadaan armada baru.
”Opsi itu akan kami sampaikan ke Kemenhub, nanti akan mendapatkan arahan apa yang paling tepat," ujarnya.
Pada pelaksanaan pertama ini, Jaya berharap 100 persen bisa mendapat bantuan APBN. Baru kemudian bertahap, sharing dengan APBD Kota Malang.
”Solo itu awalnya 100 persen bantuan dari pemerintah pusat. Kami berharap seperti itu, semoga mendapat hasil terbaik dari pemaparan di Kemenhub," pungkasnya. (adk/adn)
Editor : Aditya Novrian