MALANG - Kehadiran banner Pj Walikota Malang Wahyu Hidayat menjadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menegaskan bahwa pemasangan banner yang viral tersebut tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Dalam seminggu terakhir, banner bergambar Wahyu Hidayat terlihat di beberapa sudut Kota Malang dan menjadi viral karena diduga bernuansa politik. Ditambah lagi, Wahyu Hidayat dikabarkan akan mencalonkan diri untuk posisi N1. Pada banner tersebut, Wahyu Hidayat terlihat mengenakan kaos polo merah.
Banner tersebut juga memuat tagline HUT Kota Malang 'Berselaran Menuju Kota Malang Berkelas' serta dua logo, yaitu logo HUT ke-110 Kota Malang dan julukan Wahyu Hidayat sebagai 'Pak Mbois'.
Wahyu Hidayat menyatakan bahwa dia juga mengetahui adanya banner tersebut, tetapi memastikan bahwa pemasangan banner bukan dari APBD maupun dari kantong pribadinya.
"Banner itu bukan dari APBD, saya juga tidak tahu siapa yang memasangnya. Tapi saya melihat ini sebagai dukungan terhadap program pemerintah. Dari kantong pribadi juga tidak," ujar Wahyu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya, Pemkot Malang tidak mengalokasikan anggaran untuk pemasangan banner bergambar Pj Walikota Malang yang sedang menjadi perbincangan.
"Tidak ada di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) untuk kegiatan seperti itu (banner Wahyu Hidayat)," kata Erik.
Erik menjelaskan bahwa pada HUT ke-110 Kota Malang pada April 2024, selain iklan layanan masyarakat yang dialokasikan resmi oleh Pemkot Malang, banyak juga kelompok masyarakat, pengusaha, dan elemen lain yang turut mendukung berbagai program Pemkot Malang.
"Ada iklan layanan masyarakat yang dilakukan pemkot dan juga yang diberikan warga masyarakat," tambahnya.
Erik menegaskan kembali bahwa kemunculan banner Wahyu Hidayat bukan program Pemkot Malang dan penganggarannya tidak menggunakan APBD. Penganggaran kegiatan pemerintahan melalui proses yang panjang dan tidak bisa sembarangan.
"Jadi banner Pak Pj mungkin iklan layanan masyarakat dari warga atau kelompok masyarakat, yang penting bukan dari APBD," jelas Erik.
Selain memastikan tidak ada dalam APBD, Erik menilai banner tersebut tidak memiliki unsur komersial. Dia yakin bahwa pemasangan banner tersebut murni dari masyarakat, dan tudingan penggunaan APBD tidak tepat.
"Masyarakat Kota Malang sudah sangat teredukasi dan paham. Banyak kelompok masyarakat dari aspek filantropi yang mendukung iklan layanan masyarakat dalam berbagai bentuk, baik sosial maupun pendidikan," tutup Erik.(*)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana