Perkiraan Anggaran untuk Gaji Sopir, Kebutuhan BBM, dan Perawatan Armada
MALANG KOTA - Program Buy The Service (BTS) untuk angkot-angkot di Kota Malang butuh biaya yang tak sedikit.
Berdasar perhitungan kasar Pemkot Malang, anggaran operasionalnya mencapai Rp 1 miliar per bulan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Widjaja Saleh Putra menyampaikan, perkiraan kebutuhan anggaran itu untuk tiga hal.
Pertama untuk gaji sopir.
Baca Juga: Periode Awal, Pemkot Malang Rencanakan Angkot BTS Digratiskan
Selanjutnya untuk kebutuhan BBM dan biaya perawatan armada.
Khusus untuk gaji sopir, Pemkot Malang menarget nominalnya bisa di atas Upah Minimum Karyawan (UMK) Kota Malang. Diketahui, UMK tahun 2024 senilai Rp 3,3 juta.
”Kalau 25 armada saja, untuk gaji sopir, BBM dan perawatan butuh Rp 900 juta sampai Rp 1 miliar. Tinggal dikalikan saja setahun butuh berapa,” tutur Jaya.
Dia menyatakan bila kebutuhan anggaran itu masih perkiraan.
Pihaknya akan melakukan beberapa kajian untuk menentukan berapa armada yang bakal digunakan.
Termasuk anggaran finalnya.
”Karena kami juga belum mendapat informasi subsidi dari (pemerintah) pusat berapa. Anggarannya tergantung subsidi dari pusat dan kekuatan APBD,” sambungnya.
Meski harus mengeluarkan biaya cukup besar, Jaya menekankan bila program itu punya dampak positif untuk masyarakat.
Mulai dari mengurai kepadatan lalu lintas, mengurangi polusi hingga mengubah perilaku masyarakat untuk kembali ke transportasi publik.
”Nanti sopir juga akan mendapat pelatihan satu hingga dua bulan. Itu merupakan cara meningkatkan pelayanan. Mereka akan memiliki SOP (standar operasional prosedur) sendiri,” imbuh mantan kepala badan pelayanan pengadaan barang dan jasa itu.
Terkait tenaga sopir, Jaya memastikan bakal menggunakan sopir angkot yang sudah ada.
Tidak melakukan rekrutmen.
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang Ahmad Wanedi mendukung langkah pemkot untuk menerapkan skema BTS pada angkot tersebut.
Baca Juga: Soal Nasib Sopir dan Angkot, Pemkot Malang Janjikan Skema BTS Tahun Depan
Dia menilai, keberadaan angkot di Kota Malang ibarat hidup segan mati tak mau.
”Kita harus duduk bersama menyelesaikan masalah angkot. Problem kemacetan salah satunya karena penataan transportasi publik yang kurang baik,” tegasnya.
Dalam pendataan BTS, dewan meminta pemkot betul-betul memilah mana sopir yang aktif dan pasif.
Tujuannya agar program bantuan itu bisa tepat sasaran.
”Selain itu, ada beberapa elemen masyarakat yang masih aktif menggunakan angkot. Itu wajib diketahui juga oleh pemkot,” pungkas Politisi PDIP itu. (adk/by)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana