Disampaikan Pj Wali Kota dalam Acara Cangkrukan Bareng
MALANG KOTA - Petugas kebersihan atau biasa disebut pasukan kuning mendapat angin segar.
Pemkot Malang menjanjikan 600 personelnya untuk diangkat menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada tahun ini.
Itu disampaikan Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam acara Cangkrukan Bareng Petugas Kebersihan, di Alun-alun Merdeka, kemarin.
Dari data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, jumlah pasukan kuning sebanyak 700 orang.
Dari total itu, 600 personel di antaranya merupakan tenaga honorer atau Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) (selengkapnya baca grafis).
Wahyu mengatakan, agenda cangkrukan kemarin merupakan salah satu cara Pemkot Malang untuk mendengarkan keluhan dari petugas kebersihan.
Hasilnya, mayoritas dari mereka mengeluhkan kurangnya kesejahteraan.
”Melalui cangkrukan ini saya ingin belanja masalah untuk menemukan solusinya,” terangnya.
Salah satu upaya yang akan dilakukan yakni dengan menaikkan status mereka menjadi PPPK.
Wahyu mengatakan, tahun ini ada alokasi 3.749 formasi PPPK.
Nanti, petugas kebersihan bakal masuk kategori tenaga teknis.
”Formasi tahun ini untuk tenaga guru sebanyak 592, tenaga kesehatan 64 dan tenaga teknis 3.093,” beber Wahyu.
Program lain yang akan diberikan kepada pasukan kuning yakni beasiswa pendidikan untuk anak yang berprestasi.
Setiap tahun, Pemkot Malang membuka program tersebut.
Namun, ternyata banyak petugas kebersihan yang belum mengetahui terkait mekanisme pengajuan beasiswanya.
”Saya sudah meminta kepala DLH untuk menginventarisir anak-anak pasukan kuning yang berprestasi agar mendapatkan prioritas beasiswa,” tambah Wahyu.
Kepala DLH Kota Malang Noer Rahman Wijaya menyambut positif rencana kenaikan status ratusan tenaga kebersihan itu.
Menurutnya, itu sudah menjadi usulan pihaknya dalam beberapa tahun belakangan.
”Nanti ada konsekuensinya, belanja pegawai di DLH akan meningkat. Tapi untuk kesejahteraan tenaga kebersihan, itu tidak masalah,” tutur Rahman.
Dia menjelaskan, 70 persen anggaran di DLH diplot untuk belanja pegawai.
Itu untuk gaji 1.500 pegawai.
Sedangkan yang lainnya untuk kebutuhan operasional.
Seperti BBM truk pengangkut sampah.
”Belanja pegawai di DLH itu hampir Rp 100 miliar per tahun. Jadi kalau untuk programprogram kami kurang, mayoritas digunakan gaji pegawai,” beber Rahman. (adk/by)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana