MALANG KOTA - Sebanyak 10.000 rumah lebih program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kota Malang masih belum tersalurkan.
Masyarakat juga banyak yang sudah mengantre untuk mendapatkan subsidi tersebut.
Namun sayangnya kuota untuk tahun ini sudah menipis dan diperkirakan habis pada September nanti.
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman (Apersi) Malang berharap agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menambah kuota program rumah subsidi atau FLPP tersebut.
Ketua Apersi Malang Dony Ganatha menyebutkan kuota FLPP 2024 secara nasional memang dipangkas dari tahun 2023 yang sebanyak 229.000 unit rumah, menjadi 166.000 unit rumah pada tahun ini.
“Tentu akan cepat habis, karena rumah FLPP sangat diminati,” tuturnya.
Berkurangnya kuota FLPP tersebut kata Dony sangat berdampak, terutama pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Karena mereka bergantung pada program FLPP ini untuk dapat memiliki rumah.
Mengingat harga rumah di Malang yang semakin mahal setiap tahunnya.
“Masyarakat pembeli rumah melalui program FLPP ini menjadi tertunda untuk mendapatkan rumah. Padahal itu merupakan rumah pertama yang sangat dibutuhkan,” terangnya.
Selain itu Dony menambahkan dampak buruk dapat mengarah terhadap iklim investasi.
Bahkan bisa jadi tingkat pengangguran semakin meningkat serta problem sosial lainnya akan muncul.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Kemen PUPR untuk menambah kuota KPR FLPP
Sementata itu Sekjen Apersi Malang Salman Al Farisy menambahkan selain berdampak pada niat pembelian rumah, habisnya kuota FLPP ini juga berdampak pada cash flow atau arus kas pengembang perumahan.
“Selain itu juga berdampak pada para supplier atau pemasok material yang digunakan untuk pembangunan rumah FLPP,” tuturnya.
Itu juga akan berimbas pada pekerja lain seperti tenaga kasar, pertukangan, umkm pasir, bata, genting dan lain lain.
Ia menambahkan saat ini serapan kuota FLPP dilaporkan mencapai 22.000 unit per bulan.
Dan jika pemerintah tidak segera menambahkan kuota FLPP, dikhawatirkan akan habis pada September 2024.
Saat ini para pengurus Apersi Pusat hingga Daerah sedang berkonsentrasi penuh melakukan pembahasan tentang penambahan jumlah kuota tahun 2024 ini. Nantinya anggota Apersi seluruhnya akan menyampaikan permohonan ini kepada menteri PUPR, Presiden dan DPR RI. “Sehingga para pengembang ini bisa memiliki harapan dan bisa tumbuh dan bekerja lagi,” pungkasnya.
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana