Dishub Kebut Kajian Bisa Tuntas Akhir September
MALANG KOTA – Rencana Pemkot Malang untuk merealisasikan transportasi publik dengan konsep buy the service (BTS) mengalami sedikit perubahan.
Pemkot mendapatkan saran dari kementerian perhubungan (kemenhub) untuk menggandeng perusahaan otobus (PO) lokal.
Hal itu didapatkan karena kemenhub menilai Kota Malang punya segudang PO yang bisa diberdayakan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Widjaja Saleh Putra mengatakan, belum lama ini pihaknya melakukan komunikasi dengan PO Bagong.
Yakni PO yang sudah malang melintang di dunia transportasi publik Jawa Timur dan luar pulau Jawa.
”Untuk kebutuhan BTS, kami disarankan menggandeng PO lokal seperti Bagong. Supaya tidak perlu jauh-jauh sekaligus mengangkat karya arek Malang,” jelas Jaya.
Apalagi, lanjut Jaya, PO Bagong juga sudah bekerja sama untuk BTS dengan beberapa daerah. Salah satunya Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat Urai Kemacetan dengan Susun Transportasi BTS
Meski demikian, pejabat eselon II B Pemkot Malang itu menyebut jika komunikasi itu baru sebatas perkenalan.
Hasilnya, pihak Bagong juga menyambut baik rencana yang milik dishub tersebut.
Selain melakukan komunikasi dengan Bagong, dishub juga sedang menyelesaikan kajian terkait BTS.
Kajian tersebut ditargetkan rampung pertengahan September mendatang.
Salah satu aspek yang saat ini dikaji adalah pengadaan armada baru. Jumlahnya sebanyak 25 unit.
Dalam satu bulan, biaya operasional kendaraan (BOK) yang dibutuhkan untuk 25 angkot itu berkisar antara Rp 900 juta sampai Rp 1 miliar.
Artinya, kalau skema pengadaan armada baru jadi diterapkan, pemkot membutuhkan anggaran sebesar Rp 12 miliar dalam satu tahun untuk operasional.
”Nominal sebesar itu tentunya tidak bisa sepenuhnya menggunakan APBD. Jadi kami sedang mengajukan permohonan agar bisa mendapat subsidi dari pemerintah pusat,” imbuh mantan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kota Malang tersebut.
Skema pengadaan armada baru itu, lanjut Jaya, sudah disampaikan kepada Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan.
Rencananya, Pj Wali Kota Malang juga berencana membantu agar pengajuan subsidi untuk BTS bisa disetujui pemerintah pusat.
Lantas bagaimana dengan rute operasi untuk skema 25 armada baru? Jaya menyebut kalau bisa diterapkan di trayek lama.
Baca Juga: Transportasi Air di Malang Selatan Masih Diminati
Bisa juga membuat trayek baru.
Yang jelas rute itu harus mengakomodasi seluruh masyarakat yang membutuhkan.
Misalnya saja dari kalangan pelajar, ibu-ibu, dan kelompok lansia.
Terpisah, Direktur Utama PT Bagong Dekaka Makmur Budi Susilo membenarkan terkait komunikasi antara pihaknya dengan Dishub Kota Malang.
”Memang sudah ada komunikasi, tapi baru secara informal,” terang dia saat dikonfirmasi kemarin kepada Jawa Pos Radar Malang.
Namun, Budi masih enggan membeberkan lebih jauh. Untuk tindak lanjutnya, dia menunggu koordinasi dari Dishub Kota Malang. (mel/adn)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana