Untuk Pemkot dan Warga Kota Malang
MALANG KOTA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) RI Raja Juli Antoni menyerahkan langsung 89 sertifikat tanah untuk Pemkot dan Warga Kota Malang kemarin (2/9).
Rinciannya, sebanyak 12 sertifikat hak pakai untuk Pemkot Malang, 7 Sertifikat Hak Milik (SHM) dan wakaf untuk Nahdlatul Ulama, 3 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan hak milik untuk yayasan pendidikan keagamaan, serta 40 SHM untuk Peserta Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kota Malang.
Raja Juli dalam kesempatan itu menyebut total nilai aset pada penyerahan sertifikat tersebut mencapai Rp 500 miliar.
Dengan penambahan tersebut, Kota Malang akan dinobatkan sebagai Kota Lengkap pada pertengahan September.
”Ini kabar baik bagi Kota Malang karena Pak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan datang ke sini untuk meresmikannya,” terangnya.
Baca Juga: BTR Alice, BA dan Mantan Pro Player Bigetron Esport yang Miliki Segudang Prestasi
Dengan predikat Kota Lengkap, semua bidang tanah di Kota malang terpetakan dan sudah terdaftar secara resmi di BPN.
Sehingga tidak ada gap maupun overlap.
”Sekarang juga sudah ada sertifikat elektronik maka tingkat keamanan Ini akan meningkat, terutama dari mafia tanah,” tuturnya.
Target Kota Lengkap itu akan bisa terpenuhi di seluruh Indonesia pada tahun awal kepemimpinan presiden selanjutnya.
Ia berpesan kepada para penerima sertifikat agar menjaga dan memanfaatkannya dengan baik.
Sementata itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/ BPN Provinsi Jatim Lampri mengatakan, sudah sebanyak 7 kota/kabupaten yang sudah mendapat predikat Kota Lengkap.
Baca Juga: Warga Ragu dengan Kepemilikan SHM Lapangan Sumberejo
Kota Malang akan menyusul pada tanggal 13 September nanti.
”Ada beberapa kegiatan yang saya lakukan salah satunya melakukan monev di 7 karesidenan,” tuturnya.
Capaian tersebut berkat kerja keras seluruh elemen.
Pihaknya juga memiliki 7 program 100 hari kerja.
Yakni penyerapan anggaran, penyelesaian PTSL tahun 2024, deklarasi Kabupaten/ Kota Lengkap 2024, implementasi layanan elektronik dan 7 layanan prioritas, redistribusi tanah, implementasi eksistensi, serta zona integritas. (dur/adn)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana