MALANG KOTA - Layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka mendapat catatan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ombudsman RI Suganda Pendapotan.
Kemarin (20/8), Suganda yang berkunjung ke sana meminta Pemkot Malang menambah dua tenant tambahan.
Dua tenant itu khusus untuk kebudayaan dan anak muda.
Tenant yang menghadirkan kebudayaan dimaksudkan untuk memberi ruang apresiasi terhadap pelestarian budaya lokal.
Dia menyerahkan konsep yang dikemas kepada pemkot agar layanan menjadi lebih sempurna.
”Saran berdasar hasil diskusi kami, nanti terserah dari Pemkot Malang mengikuti atau tidak. Tenant khusus budaya ini penting,” kata Suganda.
Tenant kedua yang perlu ditambah yakni untuk generasi muda. Tenant tersebut diharapkan menjadi sarana edukasi bagi generasi muda, dengan mengangkat tema-tema seperti nilai kebangsaan dan nasionalisme.
Secara keseluruhan, Suganda menilai layanan di MPP sudah bagus.
Tidak ada antrean dan semua sudah tersistem dengan baik.
Menurutnya, itu salah satu mencegah adanya korupsi atau pungutan liar (pungli).
”Dengan meminimalisir tatap muka dengan pegawai, ini langkah bagus mengurangi pungli. Pelayanan di MPP Merdeka salah satu yang terbaik di Indonesia,” terangnya.
Di sisi lain, peningkatan layanan publik di sektor pendidikan juga dibutuhkan.
Dia mengusulkan agar layanan legalisasi ijazah, termasuk untuk tingkat SMA sederajat dapat dilakukan di MPP Merdeka.
Menurutnya, hal itu akan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Tentu harus berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
”Dengan tambahan ini MPP akan lebih paripurna. Bisa dicontoh kabupaten atau kota lain,” ucap Suganda. (adk/adn)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana