MALANG KOTA - Target penurunan angka kemiskinan telah ditetapkan.
Hingga 2026, persentase kemiskinan di Kota Malang ditarget turun menjadi 3,66 persen.
Jika dikonversikan ke angka, menjadi 31 ribu jiwa.
Pemkot turut membuka kemungkinan pemenuhan target itu pada 2025.
Sebagai informasi, pada 2024, jumlah warga kurang mampu berada di kisaran 3,91 persen, atau jika dikonversi sebanyak 33 ribu jiwa (selengkapnya baca grafis).
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu mengatakan, penanganan kemiskinan masih menjadi prioritas setiap tahun.
Total ada tiga intervensi yang dilakukan Pemkot Malang untuk penurunan kemiskinan.
Pertama, melalui program pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
Porsi anggarannya senilai Rp 555 miliar.
”Digunakan untuk bantuan makanan bagi lansia telantar, bantuan pembayaran iuran jaminan kesehatan, dan pemberian beasiswa,” tutur Dwi.
Kemudian ada anggaran Rp 29,8 miliar yang digunakan untuk program-program peningkatan pendapatan masyarakat.
Seperti pelatihan keterampilan untuk berbagai kelompok masyarakat, dan workshop perkoperasian.
Selanjutnya, ada program penurunan jumlah kantong kemiskinan yang mendapat porsi anggaran Rp 40,9 miliar.
Diwujudkan dengan peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat, peningkatan konektivitas antar-wilayah, dan peningkatan konsolidasi program.
”Program penurunan angka kemiskinan tidak hanya dilakukan satu pihak. Melainkan dibagi di beberapa organisasi perangkat daerah,” jelas Dwi.
Selain tiga langkah intervensi itu, Pemkot Malang memperkuat penanganan kemiskinan dengan pembaruan data.
Keakuratan data merupakan hal yang penting.
Agar penanganannya tepat sasaran.
Ke depan, penanganan warga kurang mampu juga tidak hanya digantungkan dari APBD.
Pemkot Malang berencana menggandeng pihak swasta.
Melalui program bantuan sosial (bansos) terpadu.
”Perlu kolaborasi dari berbagai pihak untuk kesejahteraan warga Kota Malang,” ungkap Dwi.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Eko Herdiyanto mengapresiasi angka kemiskinan yang terus turun selama tiga tahun belakangan.
Itu membuat Kota Malang menjadi kota nomor dua di Jawa Timur dengan angka kemiskinan terendah.
Setelah daerah tetangga, yakni Kota Batu.
Ke depan, dewan meminta penanganan kemiskinan lebih tepat sasaran.
Tidak hanya memberikan bantuan uang atau sembako saja.
Namun juga bisa meningkatkan pelatihan-pelatihan keterampilan.
Sehingga masyarakat kurang mampu bisa keluar dari garis kemiskinan.
”Data itu penting, pemkot harus mengetahui kebutuhan yang diperlukan warga kurang mampu. Tidak sekadar bansos (bantuan sosial),” paparnya. (adk/by)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana