MALANG KOTA - Target pajak daerah Pemkot Malang mengalami penyesuaian pada 2025 nanti. Dari sebelumnya Rp 1 triliun menjadi Rp 840 miliar.
Nominal itu diketahui setelah dilakukan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025, kemarin.
Penurunan target pajak daerah itu berdampak pada penurunan target pendapatan asli daerah (PAD).
Dari awalnya Rp 1,174 triliun, menjadi Rp 1,012 triliun.
Penyesuaian itu dilakukan karena pemkot dan dewan berkaca pada angka realisasi pajak dalam beberapa tahun terakhir (selengkapnya baca grafis).
Setiap tahun selalu ada kenaikan target pajak.
Namun sayangnya, selama tiga tahun terakhir, realisasinya belum pernah mencapai target.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso menerangkan, penyesuaian itu dihitung berdasar proyeksi realisasi tahun 2024.
Bapenda memperkirakan perolehan pajak tahun ini sekitar Rp 676 miliar.
Jika target 2025 tetap dipatok di angka Rp 1 triliun, bakal ada selisih yang cukup besar dengan tahun sebelumnya.
Sehingga, angka realistis target 2025 berada di angka Rp 840 miliar.
”Meskipun dipangkas, pos pendapatan masih aman. Karena ada beberapa belanja yang juga disesuaikan,” terang Erik.
Misalnya di dinas pendidikan dan kebudayaan, yang anggarannya dikurangi Rp 8,5 miliar.
Kemudian dinas lingkungan hidup dikurangi Rp 10 miliar.
Badan kesatuan bangsa dan politik (Bakesbangpol) mengalami pemangkasan anggaran paling besar. Mencapai Rp 17,5 miliar.
”Pemotongan anggaran seperti di dinas pendidikan bukan menghilangkan program. Tetapi efisiensi anggaran,” tutur Erik.
Dia menambahkan, dengan penyesuaian target, pihaknya bakal berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhinya.
”Tahun depan perlu ada pemaksimalan realisasi pendapatan. Sebab salah satu kebutuhan yang besar untuk tambahan gaji pegawai,” papar mantan kepala dinas lingkungan hidup itu.
Seperti diketahui, pada 2024 dilaksanakan pengangkatan honorer menjadi ASN secara besar-besaran.
Ada tambahan 3.799 ASN.
Terdiri dari PNS 50 formasi dan PPPK sebanyak 3.729 formasi.
Untuk belanja pegawai saja, pemkot harus menyediakan anggaran hingga Rp 1 triliun.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratannggani Siraduhitta menambahkan, ada beberapa pembangunan juga yang bakal dilaksanakan pada 2025.
Seperti parkir di Kajoetangan Heritage, yang diperkirakan butuh Rp 50 miliar.
”Kami minta target tahun 2025 bisa terpenuhi. Agar program yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan, kebutuhan mendesak seperti parkir di Kajoetangan,” tutur Amithya. (adk/by)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana