MALANG KOTA - Sebanyak 29 perangkat daerah (PD) di Pemkot Malang tak bisa santai-santai.
Meski program kerja untuk 2025 rampung dibahas, mereka tetap diminta untuk menyusun rencana kerja.
Khususnya rencana kerja pada 2026 mendatang.
Itu karena beberapa masalah tak bisa dituntaskan dalam waktu setahun.
Misalnya saja seperti kemiskinan.
Pemkot menarget pada 2026 angka kemiskinan bisa turun hingga 3,66 persen.
Tahun ini, angka kemiskinan Kota Malang masih di angka 3,91 persen.
Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan menyampaikan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.
Ini dilakukan agar menjaga pembangunan Kota Malang tetap berkesinambungan.
”Meskipun ini baru dilaksanakan tahun 2026, kegiatan harus direncanakan dengan matang. Perencanaan berdasar prioritas, mana yang merupakan kebijakan nasional, mana mandatory spending dan prioritas pemerintah daerah,” terang Iwan.
Pria kelahiran Jakarta itu menegaskan, program yang disusun harus bersifat fundamental. Artinya harus berdampak besar pada masyarakat.
”Saya berpesan lakukan identifikasi dan pemetaan mulai sekarang. Agar persiapan semakin matang,” imbuhnya.
Pemetaan ini dilakukan agar program yang belum terkover APBD Kota Malang.
Bisa segera dicari jalan keluar. Dengan mengupayakan bantuan pemerintah pusat maupun provinsi.
”Penyusunan program tahun 2026 di provinsi maupun pusat juga dilakukan Januari 2025. Jika kita sudah ada rancangan, bisa diupayakan masuk prioritas mereka,” jelas Iwan.
Dengan jejaring di provinsi maupun pemerintah pusat.
Iwan berjanji akan membantu program yang direncanakan Pemkot Malang untuk tahun 2026.
Sebagai informasi, ada beberapa program yang dikawal Iwan menemukan titik terang.
Seperti misalnya pembangunan drainase Jalan Soekarno-Hatta yang sempat tersendat di Pemprov Jatim, akan dikerjakan tahun 2025.
Kemudian saat ini pemkot juga sedang mengupayakan bantuan perbaikan Pasar Besar Malang.
Di tempat lain, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu menerangkan, pengentasan kemiskinan memang menjadi salah satu program prioritas.
”RPD ini merupakan pedoman kami dalam menyusun program kerja. Termasuk target yang harus dicapai,” tutur Dwi. (adk/adn)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana