Estimasi Kebutuhan Anggaran dari Pemkot dan DPRD
MALANG KOTA - Estimasi kebutuhan anggaran untuk program makan gratis dikeluarkan Pemkot Malang.
Diperkirakan, per hari butuh dana Rp 2,5 miliar.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Suwarjana menuturkan, estimasi tersebut didasarkan pada jumlah siswa.
Menurut data disdikbud, total ada 137 ribu pelajar.
Ini dimulai dari tingkat PAUD hingga SMP (selengkapnya baca grafis).
”Dengan jumlah itu, artinya harus ada 137 ribu paket makanan setiap hari. Perkiraan anggarannya Rp 2,3 sampai Rp 2,5 miliar,” terang Suwarjana.
Jana menambahkan, pada APBD 2025 Pemkot Malang belum menyiapkan anggaran untuk makan gratis.
Sebab, saat pembahasan program itu, belum ada perintah dari pemerintah pusat.
Dengan demikian, biaya program itu kemungkinan bakal ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
”Kami secara data sudah siap. Kalau dananya tidak bisa dari APBD, jadi (kemungkinan besar) menggunakan APBN,” ujar pria kelahiran Bantul itu.
Dia menambahkan, total 137 ribu pelajar itu tidak termasuk pelajar SMA.
Sebab, SMA dan SMK berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
”Di Kota Malang kami sudah siap jika memang ada instruksi. Karena luasan wilayah tidak terlalu besar, jadi distribusi tidak menjadi masalah,” imbuh Jana.
Di tempat lain, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi membenarkan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp 2,5 miliar per hari.
Itu berdasar hasil diskusi terakhir antara pemkot dan DPRD Kota Malang.
Suryadi mengatakan, jika dikalkulasikan, setiap bulan anggaran yang harus dikeluarkan mencapai Rp 50 miliar.
Menurutnya, itu adalah nilai yang fantastis.
APBD Pemkot Malang dipastikan tidak sanggup untuk menanggungnya.
Sebagai perbandingan, anggaran untuk seluruh pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur yang tercantum pada APBD Kota Malang 2025 senilai Rp 64 miliar.
Untuk mengakomodir itu, Pemkot Malang harus merelakan beberapa program ditunda hingga 2026.
Seperti pembangunan TPS Terpadu.
Selain itu, anggaran untuk drainase juga berkurang separo.
”Kalau dengan APBD jelas tidak sanggup, makanya masih menunggu teknis dari pusat. Karena program ini juga lintas kementerian, nanti ada koordinasi lebih lanjut,” terang politisi Partai Golkar tersebut. (adk/by)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana