MALANG KOTA - Efisiensi dana transfer dari pemerintah pusat berdampak pada rencana perbaikan jalan di Kota Malang.
Setidaknya, ada 15 ruas jalan yang terancam gagal direhabilitasi.
Baik yang berstatus jalan protokol maupun jalan di kawasan permukiman.
Seperti diketahui, pemerintah pusat resmi menghapus anggaran dana transfer untuk proyek infrastruktur ke daerah.
Baik yang ada dalam Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Di Kota Malang, total Dana transfer yang dicoret sebesar Rp 37 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang Dandung Djulharjanto menerangkan, program infrastruktur yang bersumber dari pemerintah pusat semuanya berkaitan dengan perbaikan jalan.
Dari DAU sebesar Rp 12 miliar, sedangkan dari DAK Rp 25 miliar.
Penghapusan DAK akan berdampak pada perbaikan lima ruas jalan.
Di antaranya, Jalan Simpang Laksda Adi Sucipto, Jalan Rajasa, Jalan Raya Pasar Induk Gadang, dan Jalan Gadang-Bumiayu.
Misalnya di Jalan Raya Pasar Induk Gadang, perbaikan diperkirakan membutuhkan alokasi dana sekitar Rp 7 miliar.
Sedangkan dari DAU, pemkot sudah merencanakan rehabilitasi sembilan ruas jalan.
Meliputi Jalan Bromo, Jalan Wilis, Jalan Retawu, Jalan Bondowoso, Jalan Gede, Jalan Raya Arjowinangun, Jalan Peltu Sujono, Jalan Niaga, Jalan Sonokembang, dan Jalan Raya Janti.
”Kalau nanti ada peralihan anggaran (menggunakan APBD), dilihat dulu prioritas yang mana. Jadi jangan semua dikerjakan tapi setengah-setengah, harus ada fokus perbaikan,” jelas Dandung.
Untuk sementara, dana rehabilitasi jalan yang dialokasikan dalam APBD bersifat insidentil.
Anggaran itu dipersiapkan jika ada laporan atau keluhan jalan yang rusak parah.
”Di luar dari program DAU dan DAK, nanti kami menggunakan insidental. Istilahnya anggaran darurat,” imbuhnya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Subkhan menambahkan, pihaknya sedang mencari solusi untuk mencari pengganti dana transfer yang dihapus.
Salah satunya melalui efisiensi belanja yang saat ini sedang disusun.
Seperti perjalanan dinas dan operasional kantor.
Nanti, dana tersebut bakal dialihkan untuk membiayai program yang lebih mendesak.
Salah satunya untuk infrastruktur.
”Mulai pekan lalu kami menyisir anggaran yang sekiranya bisa dipangkas, seperti anggaran untuk acara-acara seremonial maupun perjalanan dinas,” tutur Subkhan. (adk/fat)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana