Bayu Mulya Putra• Kamis, 27 Februari 2025 | 18:20 WIB
CERITA PANJANG: Bangunan atap Balai Kota Malang rusak setelah Agresi Militer Belanda I pada 1947.
Langsung Dipoles setelah Tiga Tahun Diresmikan
Setidaknya sudah lima kali balai kota direnovasi dan dipoles. Renovasi besar-besaran dilakukan pada 1947 pasca-agresi militer Belanda I. Tahun ini, sembilan bagian bakal dicat ulang. Semua proses renovasi yang sudah dilakukan itu tak mengubah bentuk bangunan secara umum.
NABILA AMELIA
SEBELUM 1929, Wali Kota Malang pertama H.I. Bussemaker ngantor di sebuah rumah kecil.
Itu merupakan rumah kontrakan di sekitar De roomskatholieke kerk atau yang sekarang dikenal dengan Gereja Hati Kudus Yesus Kajoetangan.
Seiring pertambahan jumlah penduduk, pelayanan publik perlu ditingkatkan.
Bussemaker lantas mengusulkan agar pemerintah mendirikan ge meentehuis atau balai kota.
Proses pendirian itu diawali dengan membuka sayembara desain.
Juri sayembara desain balai kota adalah Kepala Jawatan Gedung Negara Ir W Lemei.
Selain itu ada dua orang lain yang bernama Ph.N. Te Winkel dan Ir A Grunberg.
Dikutip dari surat kabar De locomotief edisi 31 Desember 1926, seleksi sayembara desain balai kota berlangsung sengit.
Ada 22 desain yang masuk dari masyarakat pribumi dan Belanda.
Namun, puluhan desain yang diterima itu belum memenuhi kriteria.
Setelah dilakukan diskusi panjang, pemerintah akhirnya memilih rancangan yang mendekati kriteria pada 14 Februari 1927.
Rancangan itu milik F.H Horn dari biro arsitektur di Semarang yang selanjutnya disempurnakan oleh pemerintah.
Dalam desainnya, Horn menuliskan motto Voor de Burgers van Malang, yang berarti Untuk warga Malang.
Tidak hanya F. H. Horn. Proses pembuatan desain balai kota juga melibatkan arsitek terkenal dari Surabaya, Cosman Citroen.
Dia bertugas merancang bagian interior.
Terutama ruang sidang, ruang wali kota, dan ruang sekretaris wali kota.
Pembangunan balai kota dimulai pada tahun yang sama.
Mengambil lokasi di Jan Pieter zoon Coenplein (sekarang Jalan Tugu) yang merupakan pusat pemerintahan Malang yang baru.
Lokasi di sana dianggap strategis karena sudah ada bangunan lain.
Seperti sekolah HBS/AMS, kantor dinas topografi, Hotel Splendid, villa, dan stasiun.
Proses pembangunan akhirnya selesai pada November 1929.
Meski dibangun atas prakarsa dari Bussemaker, penggunaan balai kota baru dilakukan pada era pemerintahan wali kota berikutnya.
Yakni Ir E. A. Voorneman.
Sebelum digunakan, balai kota terlebih dulu diresmikan pada 15 Januari 1930 dengan mengundang banyak pejabat.
Salah satunya Gubernur Jawa Timur.
Tiga tahun kemudian, pemerintah memutuskan untuk melakukan renovasi.
Kabar itu disebutkan dalam surat kabar Soerabaijasch handels blad yang terbit pada 1 Juli 1933.
Renovasi berupa penambahan ruangan di bagian barat untuk kantor pelayanan tenaga kerja.
Juga, untuk kantor pelayanan masyarakat prasejahtera.
Pemerhati budaya Kota Malang Agung H Buana menyebut, setelah tahun 1933 ada empat kali perubahan yang terjadi di balai kota.
Perubahan kedua dilakukan pasca Agresi Militer Belanda I pada 1947.
Saat itu, Balai Kota Malang beserta bangunan-bangunan penting lain dibakar oleh Gerakan Rakyat Kota (GKR).
Peristiwa pembakaran itu dikenal dengan istilah Malang Bumi Hangus.
Bertujuan untuk menghalau Tentara Belanda agar tidak mengambil alih Kota Malang.
Setelah peristiwa itu, bagian-bagian yang rusak dibangun ulang.
Memasuki era kepemimpinan Wali Kota H Soe samto, pemkot memberi tambahan bagian di balai kota.
Berupa pagar balai kota dan atap untuk balkon di lantai dua.
”Itu dilakukan antara tahun 1989 sampai 1990,” sebut Agung.
Penambahan balkon sempat diwarnai demonstrasi oleh mahasiswa Institut Teknologi Nasional (ITN).
Para mahasiswa menilai, penambahan dianggap mengubah fasad bangunan.
Kemudian tahun 2015, terjadi perubahan lagi perubahan pada bagian plafon lantai satu dan lantai dua balai kota.
Itu dilakukan pada era Wali Kota Malang Moch. Anton.
Sebelum dipoles, bagian plafon digunakan untuk mengatur sirkulasi udara.
Bentuknya seperti kepingan papan tipis yang diatur miring ke bawah di atas jendela untuk menangkap aliran angin dari aliran Sungai Brantas.
Saat itu, Sungai Brantas masih terlihat dari belakang balai kota.
Sekarang sudah tertutup bangunan untuk ruang kerja pemerintahan.
Pada 2023, Pemkot Malang melakukan revitalisasi terhadap Alun Alun Tugu.
Karena revitalisasi itu, pemkot akhirnya turut membongkar sebagian pagar di depan balai kota.
Namun pembongkaran tidak asal dilakukan.
Sutiaji, wali kota yang menjabat saat itu ingin pagar dibongkar agar selaras dengan revitalisasi Alun-Alun Tugu.
Apalagi pada masa kolonial, balai kota, dan Alun-Alun Tugu memang dibangun tanpa pagar.
Pembongkaran juga dilakukan agar pemerintah tidak terkesan memiliki sekat dengan masyarakat.
Selain bagian-bagian tersebut, pemkot masih mempertahankan langgam arsitektur di Balai Kota Malang.
Dari pengamatan dosen arsi tektur Universitas Merdeka (Unmer) Malang Dr Ir Erlina Laksmiani Wahjutami MT, penyusun desain arsitektur balai kota memadukan gaya tradisional atau kolonial pada waktu itu dengan unsur modern.
Gaya kolonial tampak pada dinding balai kota yang tebal.
Jika diukur, ketebalan dinding khas kolonial sekitar 30 sentimeter.
Namun pada dinding dinding yang baru lebih tipis yakni sekitar 15 sentimeter.
”Dindingnya sengaja dibuat tebal karena arsiteknya mengadopsi gaya bangunan di Eropa. Karena kan di sana ada musim dingin, sehingga dindingnya tebal untuk menghalau cuaca dingin,” terang perempuan yang juga anggota Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang itu.
Kendati memiliki gaya kolonial, pembangunan balai kota menggunakan material yang sudah modern.
Seperti beton bertulang untuk efisiensi bentuk hingga baja.
”Kami menyebutnya dengan neo vernakular. Gaya tersebut juga terlihat di bangunanbangunan lain di sekitar balai kota. Jadi se pertinya memang disesuai kan,” imbuh Erlina.
Kemudian ada marmer teraso.
Marmer tersebut digunakan untuk lantai yang ada di dalam balai kota.
Mulai lantai satu, seluruh anak tangga menuju lantai dua, dan ukiran pegangan tangga.
Memasuki awal 2025 ini, rencananya akan ada pemolesan lagi di balai kota.
Perubahan tersebut berupa pengecatan di sembilan titik.
Meliputi pintu masuk, sisi depan barat, sisi samping barat, sisi belakang barat, sisi depan timur, sisi samping timur, sisi belakang timur, pos sisi barat, dan possisi timur.
Sebagai bangunan cagar budaya yang sudah tercatat dalam SK, perubahan terhadap balai kota tidak bisa dilakukan sembarangan.
Harus ada konsultasi dengan praktisi dan ahli sejarah.
”Untuk pengecatan itu tidak masalah. Selama hanya bersifat peremajaan dan tidak mengubah warna aslinya,” tandas Erlina. (*/by)
