MALANG KOTA- Jika terealisasi, operasional sekolah rakyat di Kota Malang akan menyedot anggaran fantastis. Totalnya sekitar Rp 100 miliar per tahun. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemkot Malang telah mengusulkan dua aset untuk pembangunan sekolah rakyat. Yakni lahan yang saat ini ditempati Yaitu Politeknik Kota Malang (Poltekkom) dan Rusunawa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.
Dua aset itu berdekatan dan bisa dijadikan sekolah rakyat dengan konsep boarding. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan, Rabu lalu memang sudah dilakukan peninjauan lokasi yang oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pemkot Malang tinggal menunggu hasilnya saja. Jika akhirnya disetujui, anggaran yang digelontorkan untuk lokasi tersebut sebesar Rp 100 miliar per tahun.
Baca Juga: Kampus Poltekom Diusulkan Jadi Tempat Sekolah Rakyat
”Kami usulkan dua lokasi itu (Poltekom san Rusunawa) menjadi satu kesatuan karena sebelumnya memang tidak berfungsi dengan baik. Dengan adanya program sekolah rakyat, kami berharap dua aset itu bisa dimaksimalkan,” terang Wahyu.
Dia menambahkan, anggaran Rp 100 miliar untuk sekolah rakyat tidak akan masuk ke kantong pemkot. Melainkan langsung digunakan untuk operasional dan perbaikan dua aset yang menjadi calon bangunan sekolah rakyat.
”Misalnya untuk penambahan mebel dan perbaikan sarana prasarana. Juga untuk makan dan minum siswa serta kegiatan operasional lainnya selama setahun,” terangnya.
Tak hanya anggaran, Wahyu menyebut beberapa hal lain juga akan disiapkan pemerintah pusat. Di antaranya tenaga pengajar dan kurikulum. Pemkot Malang hanya berperan sebagai penyedia lahan saja.
Baca Juga: Dewan Pendidikan Surabaya Nilai Program Sekolah Rakyat di Surabaya Belum Mendesak
”Sekolah rakyat maksimal sampai 1.000 siswa. Kemungkinan di Kota Malang akan bertahap. Bisa SD, SMP atau SMA dulu. Itu kebijakan dari pemerintah pusat,” tutur Wahyu.
Terkait kriteria warga yang bisa masuk sekolah rakyat, Wahyu menyebut mereka yang masuk daftar desil 1 sampai desil 3, sesuai data penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Desil 1 merupakan rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10 persen dan merupakan tingkat paling rendah kesejahteraannya secara nasional.
Desil 2 merupakan rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11-20 persen terendah tingkat kesejahteraannya secara nasional. Sedangkan desil 3 merupakan rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21-30 persen terendah tingkat kesejahteraannya secara nasional.
”Kami berharap sekolah rakyat ini juga mampu mengurangi angka putus sekolah signifikan. Dalam program ini, mulai dari seragam, asrama hingga makan ditanggung pemerintah,” tandas Wahyu. (adk/fat)
Editor : Aditya Novrian