MALANG KOTA – Operasional sekolah rakyat di Kota Malang dipastikan bisa berlangsung mulai Juli 2025.
Kepastian itu diungkapkan Wakil Menteri Sosial (Mensos) Agus Jabo Priyono dalam kunjungannya ke Politeknik Kota Malang (Poltekom) kemarin (2/5).
Tahun pertama akan membuka empat rombongan belajar (rombel).
Baca Juga: Bulan Depan Pemkab Malang Mulai Bangun Sekolah Rakyat
Dua untuk SD dan dua untuk SMP.
Agus berkunjung ke Poltekom bersama Sekjen Kemensos Robben Nico.
Mereka didampingi pimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang.
Tiba di Poltekom menjelang pukul 13.00, rombongan langsung mengecek tiga lantai di gedung B yang akan digunakan untuk sekolah rakyat.
Di beberapa ruang kelas masih terdapat meja, kursi, dan komputer lama milik Poltekom.
Baca Juga: Pemerintah Berupaya Merealisasikan Pembangunan 200 Sekolah Rakyat Sepanjang Tahun 2025
Jika sekolah rakyat mulai beroperasi, barang itu akan dipindahkan ke gedung A yang masih menjadi lokasi pembelajaran Poltekom.
Setelah melakukan peninjauan, Agus menyatakan bahwa Kota Malang bisa menyelenggarakan sekolah rakyat.
”Sebelumnya sempat ada miskomunikasi kalau Poltekom belum bisa. Tapi setelah dilakukan pengecekan bangunan oleh PU, ternyata bisa,” kata dia.
Agus melanjutkan, tahap pertama akan ada empat rombongan belajar.
Para siswa bisa menempati lantai satu.
Sementara lantai dua dan tiga bisa dimanfaatkan menjadi asrama.
”Kelengkapan lainnya seperti tenaga pendidik menyusul karena disusun langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen),” terang dia.
Yang pasti, para tenaga pendidik untuk sekolah rakyat di Poltekom akan berasal dari Kota Malang.
”Para tenaga pendidik itu nantinya juga yang berstatus ASN. Ini sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto,” tegas Agus.
Baca Juga: Program Sekolah Rakyat di Malang Raya Beda Start
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana menyampaikan bahwa sekolah rakyat akan dimulai pada tahun ajaran baru.
Ada dua jenjang yang dibuka. Yakni dengan kuota 50 orang untuk SD dan 50 orang untuk SMP.
Kemudian untuk SMA diatur langsung oleh Pemprov Jawa Timur.
Terkait dengan tenaga pendidik, Suwarjana menyebut kalau akan diambil dari guru-guru yang sudah lulus PPG.
Kecuali untuk guru agama akan ditangani langsung oleh Kementerian Agama (Kemenag).
”Termasuk ketua asrama, yang mengurus juga Kemenag,” tandas pejabat eselon II B Pemkot Malang tersebut. (mel/fat)
Editor : A. Nugroho