Pemkot Bakal Minta Tambahan Rombel ke Kemensos RI
MALANG KOTA - Peminat program sekolah rakyat di Kota Malang cukup banyak.
Hingga kemarin (5/5), jumlah pendaftar mencapai 210 anak.
Jumlah itu lebih banyak dari kuota awal, yang hanya berkisar 120 anak.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Bakal Berpusat di Dekat GOR Ken Arok
Pendaftar untuk program dari pemerintah pusat itu masih bisa bertambah.
Sebab, pintu pendaftaran tidak hanya di Pemkot Malang.
Bisa juga mendaftar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur, di Kecamatan Klojen.
Pendaftaran juga bisa dilakukan di Universitas Brawijaya (UB).
Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito mengatakan, 210 anak yang tercatat itu berasal dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca Juga: Wamensos Pastikan Kesiapan Sekolah Rakyat di Poltekom Kota Malang
Mereka merupakan warga yang masuk kategori desil satu dan desil dua.
Desil satu merupakan kelompok rumah tangga dengan kesejahteraan terendah.
Masuk dalam kelompok 1 sampai 10 persen terendah secara nasional.
Sedangkan desil dua kelompok rumah tangga dalam rentang 11 persen hingga 20 persen terendah tingkat kesejahteraannya secara nasional.
”Di DTSEN ada tujuh ribu yang merupakan anak usia sekolah. Kemudian kami verifikasi lagi. Hasilnya ada 210 anak yang akan masuk SD kelas 1, SMP kelas 1, dan SMA kelas 1,” jelas Donny.
Selain masuk kategori miskin, calon siswa sekolah rakyat juga harus mendapat persetujuan dari orang tua.
Dinsos Kota Malang sudah mendatangi satu per satu calon siswa sekolah rakyat.
Baca Juga: Bulan Depan Pemkab Malang Mulai Bangun Sekolah Rakyat
Itu dilakukan untuk memberikan sosialisasi sekaligus menawarkan kepada orang tua mereka.
Petugas dinsos dibantu Program Keluarga Harapan (PKH), TKSK, dan perangkat kelurahan.
”Sebelum masuk sekolah rakyat, siswa juga akan dites. Seperti tes psikologi, kemampuan berpikir, dan lainnya,” terang Donny.
Tes ini, lanjut dia, bukan termasuk seleksi.
Hanya dilakukan untuk mengetahui kemampuan anak dan apa yang dibutuhkan selama sekolah rakyat.
Setelah memverifikasi 210 anak dan mendapat persetujuan dari pihak keluarga, pihaknya membantu proses pendaftaran ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Baca Juga: Pemerintah Berupaya Merealisasikan Pembangunan 200 Sekolah Rakyat Sepanjang Tahun 2025
Donny menambahkan, kemungkinan Pemkot Malang akan meminta tambahan rombongan belajar (rombel).
Sebab dari rencana awal, sekolah rakyat tahap awal di Kota Malang hanya dibuka untuk empat rombel.
”Empat rombel itu kan artinya sekitar 120 siswa. Karena jumlah (pendaftar) saat ini lebih, kami akan meminta tambahan, tapi nanti tergantung dari kemensos,” ujar mantan kepala bagian humas itu.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Tri Oky Rudianto menerangkan, pendataan calon siswa sepenuhnya menjadi wewenang dinas sosial.
Sebab, data yang diambil bukan dara data pokok pendidikan (Dapodik), melainkan data kemiskinan.
Terkait kebutuhan guru, Oky mengatakan bahwa pemerintah pusat bakal menyediakannya.
Sehingga, disdikbud tidak perlu melakukan pendataan calon guru untuk program tersebut.
”Guru akan disiapkan kemensos. Kemungkinan kebutuhannya sesuai jumlah rombel,” tutur Oky. (adk/by)
Editor : A. Nugroho