MALANG KOTA – Farid Faletehan resmi menduduki jabatan sebagai kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang kemarin (7/5).
Sebelumnya, pria kelahiran 23 Mei 1972 itu memimpin OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Literasi keuangan digital menjadi salah satu perhatian pria asal Blora tersebut, termasuk dalam pengembangan penyaluran kredit di Malang Raya ke depan.
Baca Juga: Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah, OJK Malang Gelar GERAK Syariah 2025
Prosesi pengukuhan jabatan baru Farid dilaksanakan di Aula Gajayana Kantor OJK Malang, Jalan Letjen Sutoyo.
Acara itu dihadiri Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Bupati Malang H M. Sanusi, hingga Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi.
Di hadapan awak media, Farid mengaku sudah banyak menganalisis kondisi keuangan di wilayah kerja OJK Malang.
Meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo.
Baca Juga: Diikuti Ribuan Peserta, OJK Malang Sukses Gelar GERAK Syariah 2025
”Potensi perkembangan keuangan di wilayah OJK Malang ini sangat tinggi,” ujarnya saat ditemui setelah pengukuhan jabatan.
Secara khusus dia menyoroti perkembangan penyaluran kredit yang cukup signifikan.
Pihaknya mencatat pertumbuhannya mencapai 13 persen.
Itu menunjukkan banyaknya pinjaman usaha yang menandakan masyarakat sedang bersemangat mengembangkan perekonomian.
Tapi, Farid mengingatkan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit yang tinggi harus dibarengi literasi keuangan yang merata.
Karena itu pula, OJK Malang akan lebih gencar menyebarluaskan literasi keuangan pada empat komponen penting.
Yaitu ibu-ibu, anak muda, para petani dan peternak, serta masyarakat pedesaan.
Menurutnya, literasi tentang keuangan digital juga makin penting untuk dipahami.
Sebab, kemajuan teknologi juga kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan.
Mulai dari penipuan investasi, pinjaman online, hingga judi online.
“Banyak oknum tidak bertanggung jawab yang menawarkan investasi dengan profit yang menggiurkan. Padahal investasi yang ditawarkan adalah investasi bodong,” terangnya.
Sasaran kejahatan semacam itu biasanya kelompok masyarakat rentan, tapi memiliki banyak uang.
Salah satunya lansia di pedesaan.
Untuk itu, pemerataan literasi keuangan harus disegerakan agar masyarakat bisa melindungi diri dari scam atau penipuan digital. (aff/fat)
Editor : A. Nugroho