MALANG KOTA – Ada kabar baik untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemkot Malang yang diterima pada tahap pertama formasi 2024. Jika tak ada aral, sebanyak 1.583 PPPK mulai menerima surat keputusan (SK) pengangkatan pada pertengahan Juni mendatang.
Kabar tersebut langsung dikonfirmasi oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat kemarin.
”Informasinya begitu sesuai arahan dari Presiden Prabowo paling cepat bisa dilantik mulai Juni,” ujar Wahyu.
Tak hanya PPPK, calon pegawai negeri sipil (CPNS) pun demikian. Sebanyak 50 CPNS telah menerima SK kemarin pagi yang diserahkan langsung oleh Wahyu. Dari 50 CPNS, paling banyak dari Satpol PP Kota Malang dengan total 20 orang.
Kemudian disusul perangkat daerah lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Prokompim Setda Kota Malang.
”Mereka yang dilantik ini sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Saya berharap bias memberi sumbangsih terhadap pelayanan ke masyarakat,” terang orang nomor satu di Pemkot Malang itu.
Setelah menerima SK, 50 orang tersebut harus menunggu satu tahun untuk menjadi PNS Kota Malang. Mereka harus menjalani Prajabatan (Prajab) dan penilaian dari kepala perangka daerah masing-masing. Jika memenuhi standar, Wahyu mengatakan, akan segera dilantik menjadi PNS.
”Saya akan mencermati sejauh mana CPNS mampu bekerja secara profesional, terutama dalam menjunjung etika birokrasi,” ucap Wahyu.
Dia menekankan, kerja sama yang baik dan komunikasi yang santun sangat dibutuhkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang Hendro Martono juga membernarkan informasi tersebut.
Pertengahan Juni mendatang akan jadi kabar bahagia bagi PPPK tahap pertama formasi 2024.
”Kami menunggu SK-nya selesai semua dari BKN, baru dilantik bersamaan untuk PPPK tahap pertama,” ujarnya.
Sedangkan PPPK tahap kedua formasi tahun 2024, saat ini masih dalam proses rekrutmen. Sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan Presiden Prabowo. Pelantikan tahap kedua dijadwalkan paling lambat Oktober 2025. (adk/adn)
Editor : A. Nugroho