MALANG KOTA – Tak cukup hanya di dapur. Perempuan kini dituntut tampil di ruang publik, ikut menentukan arah kebijakan, menggerakkan ekonomi, dan membela hak sesama.
Itulah yang menjadi sorotan Ketua TP PKK Kota Malang Hanik Andriani Wahyu Hidayat dalam acara Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan pada Kamis (5/6).
”Perempuan harus ikut mengawal kebijakan yang adil, terutama di bidang politik, ekonomi, dan sosial,” tegas Hanik dalam paparannya.
Ia menekankan, perempuan tidak cukup hanya diberi ruang, tapi harus diberi daya melalui pelatihan, pendidikan, hingga peningkatan keterampilan.
Menurut Hanik, organisasi perempuan di Kota Malang sudah punya struktur dan sumber daya yang cukup. Namun penerapannya masih perlu ditingkatkan agar lebih berdampak nyata.
Ada dua fokus utama pemberdayaan perempuan yang saat ini didorong PKK Kota Malang. Yakni pendidikan dan pengembangan ekonomi.
Implementasinya dilakukan melalui penyuluhan hak perempuan dan forum diskusi yang membahas hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Program PKK sendiri telah dirancang dalam empat kelompok kerja (pokja).
Salah satunya Pokja III yang fokus pada pendidikan keterampilan, koperasi, dan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K).
”Kami dukung UMKM ibu-ibu agar lebih maju. Salah satu bentuk dukungannya, ya beli produk mereka,” tambah istri Wali Kota Malang Wahyu Hidayat itu.
Pemkot juga menerapkan gerakan Kamis Mbois. Di mana ASN diwajibkan mengenakan produk UMKM lokal tiap hari Kamis.
”Dengan begitu, dukungan pada ekonomi kerakyatan bukan sekadar slogan,” tutup Hanik. (adn)
Editor : A. Nugroho