MALANG KOTA – Warga yang tinggal di bantaran sungai, kolong jembatan, hingga sempadan rel masih menjadi potret nyata hunian tak layak di Kota Malang. Untuk mengatasi itu, pendataan lahan relokasi kembali dilanjutkan Pemkot Malang. Hingga 2025, tercatat 1.534 hektare lahan di 37 kelurahan telah diinventarisasi sebagai kawasan potensial untuk pembangunan hunian baru.
Kepala Bidang Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang Lukman Hidayat mengatakan, pendataan dilakukan karena banyak warga yang tinggal di lokasi rawan dan melanggar aturan. ”Mereka (warga di hunian tidak layak) butuh hidup dengan layak, kami inventarisasi dulu lahannya sambil menyiapkan langkah jangka panjang,” ujarnya.
Lahan potensial terbesar berada di Kelurahan Cemorokandang (selengkapnya lihat grafis). Meski demikian, tidak semua lahan yang terdata merupakan milik pemerintah. ”Yang paling mendominasi justru lahan individu,” jelas Lukman.
Untuk efisiensi, Lukman menyebut bahwa prioritas utama adalah memanfaatkan lahan yang menjadi aset pemkot. ”Untuk menekan biaya penyediaan lahan, kami tetap mengutamakan lahan pemkot,” tegasnya.
Namun, dia menegaskan bahwa pengadaan belum dilakukan dalam waktu dekat. Proses pengadaan baru akan dimulai saat kebutuhan rumah tinggal semakin mendesak, seperti untuk pembangunan rusunawa (rumah susun sewa sederhana) atau rusunami (rumah susun sederhana milik).
Pemkot juga masih mengkaji siapa saja masyarakat yang berhak menempati hunian tersebut. ”Misalnya saja masyarakat yang berstatus kurang mampu,” tutup pejabat eselon III B Pemkot Malang itu.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi mendukung langkah pemkot untuk melakukan inventarisasi lahan. Terutama lahan yang merupakan milik pemkot. ”Tujuannya untuk kepentingan publik. Baik peningkatan PAD maupun kebutuhan hunian," ucapnya.
Untuk kebutuhan hunian, pihaknya mendorong agar diarahkan menjadi bangunan vertikal. Misalnya saja rumah susun, apartemen, atau rumah deret. Jika seandainya diperlukan dalam rangka relokasi, Dito juga mengimbau agar ke depan diperuntukkan bagi warga kurang mampu.
”Dari segi luasan juga sekarang bagus untuk pengembangan di kawasan timur," tandas lelaki yang juga Ketua Fraksi NasDem-PSI tersebut. (mel/adn)
Editor : A. Nugroho