MALANG KOTA - Dua bulan lagi, Bus Trans Jatim dijadwalkan mengaspal di Malang Raya. Untuk menyiasati itu, Pemkot Malang menyiapkan skema rerouting atau pengalihan rute beberapa trayek angkot. Ada lima trayek yang masuk dalam rencana rerouting.
Di antaranya trayek Madyopuro - Mulyorejo (MM), Mulyorejo -Klayatan-Sukun (MK), Landungsari – Gadang - Terminal Hamid Rusdi (LH), dan Terminal Hamid Rusdi – Gadang - Terminal Landungsari (HL). Selain itu ada trayek Terminal Landungsari – Dinoyo – Gadang – Terminal Hamid Rusdi (LDH).
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang R Widjaja Saleh Putra mengatakan, rute lima trayek itu yang kemungkinan akan bersinggungan jika Trans Jatim jadi beroperasi di Malang. Untuk menghindari trayek yang bersinggungan, pihaknya berencana melakukan penataan ulang agar lebih efektif.
Penataan yang dilakukan salah satunya dengan membuat trayek baru. ”Namun ini masih skema sementara yang terus kami dalami,” tegas lelaki yang akrab disapa Jaya itu, kemarin (5/8). Meski masih skema sementara, pihaknya sudah menjalin komunikasi rutin. Baik dengan Pemprov Jawa Timur maupun paguyuban angkot.
Sebab, angkot rencananya menjadi feeder yang menyalurkan penumpang ke halte. Sebelum akhirnya penumpang menaiki Bus Trans Jatim. ”Untuk feeder juga akan memanfaatkan armada yang sudah ada. Jadi tidak ada pengadaan armada baru,” imbuh Jaya. Saat ini, jumlah angkot di Kota Malang mencapai 1.000 unit.
Stefanus Hari Wahyudi, Ketua Serikat Sopir Indonesia (SSI) Kota Malang mengatakan kalau pihaknya sudah mendapat informasi terkait rerouting trayek. Namun penyampaian informasi itu baru dilakukan secara informal. Komunikasi terakhir dengan dishub berlangsung dua pekan lalu.
Secara umum, lelaki yang akrab disapa Sam Obek itu menyampaikan kalau ada kekhawatiran di kalangan sopir. Mereka khawatir Bus Trans Jatim akan mengurangi pengguna angkot. Karena itu mereka belum sepenuhnya setuju. ”Kalau dari masing-masing ketua trayek sebenarnya memahami, tapi tetap harus ada komunikasi yang jelas dengan seluruh sopir,” jelasnya.
Sam Obek menyebut kalau sampai sekarang pemerintah belum menyampaikan mekanisme secara jelas. Mereka juga meminta kompensasi jika Trans Jatim diberlakukan. Kompensasi itu seperti subsidi BBM, pemutihan, uji KIR, hingga keterlibatan angkot sebagai feeder. ”Intinya mekanisme dan rute-rutenya harus disusun dengan skema yang jelas,” tandasnya. (mel/by)
Editor : A. Nugroho