MALANG KOTA - Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang rutin digeber Pemkot Malang berbuah penghargaan tingkat nasional. Mereka didapuk sebagai Pemerintah Kota Terbaik Delineasi Perkotaan dalam Penganggaran di Bidang Perumahan dalam APBD Kabupaten/Kota. Pemkot menerima penghargaan itu di Jakarta, Senin lalu (25/8).
Bertepatan dengan Peringatan Hari Perumahan Nasional 2025 yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menerima penghargaan secara langsung dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Untuk diketahui, selama tiga tahun terakhir, total ada 335 hunian warga miskin yang direnovasi lewat APBD Kota Malang.
Pada 2023 lalu, ada 185 rumah yang diperbaiki. Pada 2024 ada 100 rumah. Sementara tahun ini kuotanya disediakan untuk 50 tempat tinggal. Setiap rumah mendapatkan bantuan anggaran perbaikan senilai Rp 50 juta.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, selain perbaikan RTLH, pihaknya juga memberikan dukungan penganggaran untuk pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan bersubsidi. Dengan intervensi berlapis untuk warga kurang mampu, Pemkot Malang dianggap menjadi pemerintah daerah terbaik yang kebijakannya pro perumahan rakyat.
Wahyu memastikan bahwa program-program itu akan terus dilanjutkan. Tidak hanya sekadar memenuhi penghargaan, dia ingin memastikan warga Kota Malang memiliki akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau. ”Program itu berkelanjutan, menjadi fondasi penting bagi pembangunan Kota Malang yang inklusif, berkeadilan. Menempatkan kesejahteraan warga sebagai prioritas utama,” papar Wahyu.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Pak Mbois itu juga memastikan bakal mendukung penuh program nasional tiga juta rumah bagi rakyat Indonesia. Langkah konkretnya yakni menganggarkan program RTLH maupun bantuan PSU perumahan subsidi secara konsisten setiap tahun. Pemkot juga menyiapkan usulan pembangunan hunian vertikal atau rusunawa. (adk/by)
Editor : A. Nugroho