MALANG KOTA - Satu per satu rumah tidak layak huni (rutilahu) di RT 2/RW 7 Kelurahan Tlogowaru, Kedungkandang atau Kampung Topeng mulai diperbaiki. Perbaikan tersebut dimulai sejak 18 Agustus lalu. Total ada 40-an rumah yang bakal mendapat perbaikan.
Untuk diketahui, perbaikan rutilahu di sana dilakukan menggunakan dana corporate social responsibility (CSR). Dana tersebut diberikan oleh Lippo Group kepada Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Malang.
Heri Rusdianto, salah satu warga yang rumahnya mendapat perbaikan mengungkapkan, perbaikan dimulai dari enam rumah yang berada di sisi barat Kampung Topeng. Kemudian bergerak ke rumah-rumah lain di sisi timur. Baru dilanjutkan rumah yang berada di utara menuju selatan yang ada di bawah.
”Kalau perbaikan awal untuk enam rumah dikerjakan pada 18 Agustus sampai 27 Agustus,” kata Heri. Menurut dia, ada beberapa bagian rumah yang diperbaiki seperti penggantian atap dari asbes menjadi atap dengan spandek. Selanjutnya ada perbaikan plafon, pintu, jendela, dan dinding luar.
Untuk dinding luar, ada pengecatan ulang. ”Saya sangat bersyukur dengan perbaikan yang dilakukan. Terutama untuk bagian atap. Sudah lama ingin mengganti dari asbes karena kalau hujan sering bocor,” tambah Heri.
Dia menyebut kalau sejak didirikan pada 2016, belum ada pemeliharaan yang dilakukan di Kampung Topeng. Dulu sempat ada bantuan pengecatan dari Batalyon Infanteri 512/Quratara Yudha Marabunta sekitar tahun 2023.
Sementara itu, Koordinator Kampung Wisata Topeng Siti Ningsih menjelaskan kalau proses perbaikan belum berjalan seluruhnya. ”Informasinya ada pengajuan untuk perbaikan WC dan dapur, tapi masih menunggu pihak yang memberikan bantuan,” kata dia.
Kemudian, masih ada rumah-rumah yang masih dalam proses perbaikan. Perbaikan sudah dimulai kembali sejak Senin lalu (8/9). Prosesnya sempat terhenti karena ada libur panjang untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Dengan perbaikan yang dilakukan, Siti merasa terbantu. Dia juga berharap pengajuan untuk WC dan dapur bisa disetujui. Sebab selama ini, warga belum memiliki WC mandiri. Jika perlu buang air besar, warga biasanya harus ke WC umum yang jumlahnya hanya 18 unit. (mel/by)
Editor : A. Nugroho