MALANG KOTA – Lonjakan kunjungan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Ramayana membuat Pemkot Malang berencana menambah sejumlah fasilitas. Usulan anggaran yang diajukan mencapai Rp 2 miliar pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang Arif Tri Sastyawan menyebut jumlah kunjungan masyarakat ke MPP semula sekitar 7 ribu orang per bulan. Namun sejak layanan BPJS Kesehatan masuk, angka itu naik menjadi 15 ribu orang.
”Supaya lebih nyaman, kami usulkan penambahan fasilitas. Di antaranya coworking space, gerai UMKM, smoking area, hingga layanan perwalian anak,” ujarnya. Penambahan layanan perwalian bakal menggandeng Pengadilan Agama (PA) Kota Malang. Nantinya, setelah sidang dan administrasi dilakukan, dokumen bisa langsung diterbitkan di MPP.
Selain itu, Arif menegaskan layanan ramah disabilitas juga disiapkan. Fasilitas akan ditempatkan di dekat lift disabilitas yang mulai dibangun awal 2025. ”Jadi kelompok rentan bisa langsung dibantu petugas sejak masuk,” jelas mantan Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Malang itu.
Tak hanya itu, layanan perizinan VIP turut diproyeksikan hadir di MPP. Menurut pejabat eselon II B Pemkot Malang itu, layanan ini bisa menjadi sumber tambahan pemasukan bagi kas daerah. Sejak berdiri pada 2021, MPP Ramayana menjadi pusat layanan publik dengan berbagai tenant.
Mulai dari Dispendukcapil, Imigrasi, hingga BPJS Kesehatan. Dengan usulan tambahan fasilitas ini, pemkot berharap kualitas pelayanan makin meningkat.
(mel/adn)
Editor : A. Nugroho