MALANG KOTA – Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Kota Malang diproyeksikan melonjak pada 2026. Dari total pendapatan Rp 2,192 triliun, hampir separonya disumbang PAD. Persentasenya mencapai 47,26 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya di kisaran 35–37 persen.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan, target PAD tahun depan dipatok Rp 1,035 triliun. Sementara pendapatan transfer dari pusat hanya Rp 1,157 triliun atau 52,76 persen. ”Ini menunjukkan kemandirian fiskal Kota Malang meningkat,” ujarnya.
PAD tersebut ditopang empat sektor utama. Pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dengan target Rp 852 miliar, naik tipis dibanding 2025 yang Rp 846 miliar. Lalu retribusi daerah Rp 63 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 32 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp 87 miliar.
Meski kemandirian fiskal meningkat, Pemkot Malang tetap dihadapkan tantangan. Sebab, dana transfer dari pusat pada 2026 justru berkurang lebih dari Rp 200 miliar. ”Agar pembangunan tetap berjalan, PAD harus dimaksimalkan. Selain itu, kami juga akan mencari sumber dana lain dari kementerian,” terang Wahyu.
Selain mengandalkan PAD dan dana transfer, Pemkot juga berencana membuka ruang kerja sama dengan pihak eksternal. Salah satunya lewat skema Corporate Social Responsibility (CSR) dari kalangan swasta. ”Pembangunan Kota Malang tidak bisa hanya ditopang pemerintah. Dunia usaha bisa ikut serta melalui CSR,” tandasnya.
Dengan kondisi tersebut, arah kebijakan fiskal Kota Malang 2026 diprediksi bakal lebih mandiri. Sektor pajak menjadi tulang punggung, sementara optimalisasi potensi retribusi dan kolaborasi dengan swasta menjadi kunci menjaga pembangunan tetap berlanjut meski transfer pusat berkurang. (adk/adn)
Editor : A. Nugroho