MALANG KOTA – Tahun depan, tantangan Pemkot Malang untuk menggenjot pembangunan bakal semakin berat. Sebab di saat pemerintah pusat memangkas jatah dana transfer ke daerah, pemkot justru kehilangan pendapatan dari sumber lain. Salah satunya Corporate Social Responsibility (CSR). Angkanya terus merosot dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2023 lalu, dana CSR yang mengalir ke pemkot masih tinggi, yakni Rp 16,2 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur seperti taman, halte, dan revitalisasi gedung sekolah. Setahun kemudian, 2024, angkanya merosot drastis menjadi Rp 4,8 miliar. Tahun ini juga ada tanda-tanda merosot. Dalam kurun sembilan bulan, Januari-September, CSR yang masuk baru Rp 2,6 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu memaparkan alasan merosotnya alokasi CSR dalam beberapa tahun terakhir. Menurut dia, penurunan realisasi CSR karena kondisi keuangan perusahaan juga memburuk. Ketika ekonomi memburuk, dia melanjutkan, perusahaan swasta juga akan mengurangi pengeluaran untuk CSR.
Di sisi lain, tidak ada regulasi terkait penyelenggaraan CSR. Oleh karena itu, Dwi melanjutkan, pemerintah tidak bisa mewajibkan pengusaha menyetor CSR. Dengan demikian, tidak ada payung hukum yang mengatur. ”Pemkot Malang berharap ada regulasi yang mengatur. Agar realisasi (CSR) ke depan lebih maksimal,” ujar Dwi kemarin.
Selama ini yang dia lakukan untuk menggenjot CSR adalah berkoordinasi dengan pengusaha. Dalam komunikasi itu, dia membentuk forum CSR yang berisi perwakilan masing-masing perusahaan. Melalui forum tersebut, Dwi menawarkan beberapa program yang tidak dibiayai APBD. Harapannya, program tersebut digarap oleh pengusaha.
Tahun ini ada 3.411 usulan yang ditawarkan kepada pihak swasta. Usulan tersebut hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Mayoritas program di bidang sarana, prasarana, dan lingkungan hidup sekitar 2.237 item. Disusul program pendidikan dan pengembangan SDM 867 usulan, kesehatan 205 usulan, dan UMKM 66 usulan. Kemudian bidang sosial dan pengentasan kemiskinan ada 36 usulan.
Di lain pihak, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Malang Arief Wahyudi mengatakan, regulasi CSR bakal segera dibahas. Legislatif menargetkan peraturan daerah (Perda) tentang CSR disahkan tahun ini. "Perda CSR menjadi salah satu prioritas pembahasan kami,” kata Arief. ”Tiga perda yang dibahas akhir tahun, yaitu CSR, APBD 2026, dan ekonomi kreatif," tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pembahasan ditargetkan rampung Desember depan.
Terpisah, Ketua Bidang Sosial Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dr Lisa Setiawati MMRS mengungkap, pemkot sudah mempunyai wadah untuk berkomunikasi dengan pengusaha, yaitu forum TSP. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 188 perusahaan di Kota Malang, baik industri skala sedang sampai besar. Itu belum termasuk sektor usaha lain seperti hotel dan restoran.
Namun tidak semua perusahaan menyalurkan CSR ke masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, pemkot mengakomodasi penyaluran CSR melalui forum TSP. ”Meski sudah ada forum TSP, belum semua perusahaan tahu. Kebanyakan menyampaikan bahwa mereka sudah mendistribusikan CSR ke warga sekitar,” kata dokter Lisa.
Untuk mendorong penyaluran CSR, pihaknya rutin melakukan upaya jemput bola ke perusahaan maupun anggota forum TSP lainnya. Lisa mengatakan, penyaluran CSR melalui forum lebih terorganisasi. Sebab, sasarannya dapat diketahui oleh pemkot. ”Jadi setiap ada yang membutuhkan sesuatu, kami selalu mendapat informasi dari dinas. Selanjutnya kami informasikan kepada anggota,” imbuhnya.
Lisa mencontohkan revitalisasi SDN Ketawanggede yang dibiayai oleh Perumahan Citra Garden. Revitalisasi tersebut berlangsung pada 2024 karena kondisi sekolah rusak berat. Jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan pembelajaran tidak bisa berlangsung. Sebab, sekolah rentan bocor ketika musim hujan.
Selain sekolah, ada revitalisasi terhadap salah satu halte di Jalan Basuki Rahmat (depan Toko Buku Gramedia). Kemudian penyaluran makanan kotak ke lansia setiap hari mulai 1 Agustus sampai 31 Desember 2024. ”Awalnya ada 200 sasaran berdasar data dari dinas sosial. Namun saat kami verifikasi, ternyata hanya 60 sasaran,” tutur perempuan yang juga Direktur Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan (RKZ Malang) itu.
Dalam penyaluran makanan ke lansia, pihaknya menggandeng penyedia jasa online, seperti Grab, Gojek, dan Maxim. Tahun ini, pihaknya kembali menyalurkan bantuan ke empat panti jompo. Di antaranya panti dari Yayasan Peduli Kasih KNDJH, Yayasan Pelayanan Kasih Bethesda, dan Panti Titus Brandsma. ”Bantuan yang disalurkan seperti kursi roda, alat bantu jalan, nebulizer, pampers, hingga alat kesehatan lainnya,” terang Lisa. Ada pula pemberian stretcher atau brankar ambulans kepada relawan. Selama ini, relawan di Malang kerap kesulitan menjangkau pasien yang bermukim di gang sempit.
Lisa mendorong agar pemkot terus melakukan sosialisasi, sehingga perusahaan-perusahaan lain bisa ikut terlibat untuk masyarakat. ”Selain itu, terkadang dalam forum yang datang hanya perwakilan, sehingga tidak semua informasi tersampaikan kepada pimpinan masing-masing,” tandasnya. (adk/mel/dan)
Editor : A. Nugroho