MALANG KOTA – Setelah ada kepastian operasional Bus Trans Jatim akhir November depan, Pemkot Malang mulai menyiapkan rute untuk feeder atau angkutan penghubung. Rencananya ada sembilan rute yang dilintasi feeder.
Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Minto Raharjo mengatakan, sementara ini pihaknya fokus melakukan rerouting pada trayek angkot.
Di samping itu, juga mematangkan sembilan rute tersebut. Sebab, seluruh rute harus bisa menghubungkan kawasan-kawasan kecil ke halte Bus Trans Jatim.
”Contoh jalur di sekitar Madyopuro yang terhubung ke Terminal Hamid Rusdi,” ujar Minto kemarin.
Namun, dia menegaskan, pihaknya belum memastikan rute mana saja yang akan dilintasi feeder. Alasannya, semuanya masih dalam pengkajian, sehingga memungkinkan berubah.
Setelah kajian matang, dishub akan berkomunikasi lagi dengan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Kemudian dilanjutkan dengan menggelar focus group discussion (FGD). Pada FGD itu, dishub juga berencana membahas mekanisme lain untuk feeder.
Mekanisme lain yang perlu dibahas seperti jam kerja sopir feeder, penggajian sopir feeder, kebutuhan armada, hingga mendaftarkan seluruh feeder di bawah naungan badan hukum.
"Badan hukum yang menaungi bisa dalam bentuk koperasi," imbuh pejabat eselon III B Pemkot Malang tersebut.
Dengan adanya kebutuhan untuk feeder seperti armada dan penggajian sopir, dia mengatakan, dibutuhkan anggaran dari APBD Kota Malang.
Namun Minto mengetahui berapa dana yang dibutuhkan. ”Pembahasannya belum sampai ke sana (anggaran),” terangnya.
Terkait kebutuhan feeder, Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Kota Malang mengestimasi sedikitnya butuh Rp 4 juta untuk satu armada. Itu jika pemkot memutuskan menggunakan armada yang sudah ada.
Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Tjokro Darsono memaparkan, nominal Rp 4 juta itu untuk mengakomodasi pengecatan armada yang berkisar Rp 2 juta sampai Rp 3 juta.
Selain pengecatan, ada pemeliharaan yang dalam satu bulan bisa sekitar Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu. Kemudian untuk gaji sopir feeder, pihaknya mengusulkan gaji sopir mengacu pada UMR Kota Malang.
Kebutuhan lain yang diperlukan, jika berkaca di daerah lain yang sudah menerapkan transportasi massal dalam bentuk feeder, butuh modernisasi.
Modernisasi berupa ponsel android berisi aplikasi untuk operasional Bus Trans Jatim. Selain ponsel android, ada GPS dan tapping box untuk pembayaran.
Di samping feeder, lelaki yang akrab disapa Ipung itu juga meminta agar pemkot memperhatikan nasib sopir angkot yang nantinya tidak tergabung dalam sistem Bus Trans Jatim. Misalnya mereka diakomodasi dalam angkot pelajar.
Selain angkot pelajar, dia mengatakan, juga bisa diakomodasi melalui penerapan angkot jalur pendek. Misalnya jurusan Stadion Gajayana ke Kajoetangan Heritage.
"Dalam rangka mencegah kepadatan parkir di sana (Kajoetangan Heritage), kami mengusulkan agar kendaraan bisa parkir di stadion, sehingga orang-orang yang hendak ke Kajoetangan bisa menggunakan angkot,” terang Ipung.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi menegaskan, pemkot harus mengkaji kembali kebutuhan feeder. Apalagi anggaran Dishub Kota Malang pada 2026 juga minim.
"Tahun depan, anggaran dishub hanya Rp 22 miliar. Itu didominasi untuk kebutuhan belanja pegawai," ungkap Dito.
Padahal dia memprediksi kebutuhan feeder tidak sedikit. Ada kebutuhan yang perlu disiapkan seperti armada yang prima. Minimal kendaraan dengan usia di atas tahun 2000. Hal tersebut seperti yang diterapkan di daerah lain seperti Surabaya, Jakarta, Solo, dan Purwokerto.
Selain usia kendaraan, Dito mengatakan, kendaraan yang ada juga harus rutin menjalani uji KIR dan emisi. Kebutuhan lain seperti GPS dan WiFi agar penumpang yang naik feeder semakin nyaman.
"Yang terpenting, fasilitas yang ada harus menjamin keamanan dan keselamatan penumpang," tandas legislator Nasdem tersebut.
Menanggapi kekhawatiran dewan mengenai minimnya anggaran untuk dishub, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, operasional feeder bisa diambilkan dari dana Belanja Tidak Tetap (BTT).
Belum ada kepastian alokasi BTT tahun depan. Namun berdasar APBD Kota Malang 2025, anggaran BTT nilainya cukup besar. Yaitu mencapai Rp 40 miliar, sementara serapan hingga September lalu masih sedikit. Tidak sampai satu persen. Tepatnya 0,93 persen atau Rp 393 juta dari total BTT Rp 40 miliar.
Di sisi lain, Wahyu menyadari bahwa penggunaan BTT disertai aturan ketat, salah satunya ada unsur keterdesakan. Oleh karena itu, pihaknya nanti akan melihat trayek mana yang urgent.
”Dari sejumlah trayek yang bersinggungan dengan Trans Jatim, kami akan melihat mana yang paling urgent. Nanti akan diprioritaskan menggunakan dana BTT,” terang Wahyu
Dia mengatakan, ada dua hal yang membuat Pemkot Malang mencairkan BTT. Pertama adalah keadaan darurat, seperti bencana alam, kejadian luar biasa dan bantuan sosial.
Faktor kedua karena keperluan mendesak dan anggarannya belum disediakan pada pembahasan APBD. Di antaranya penanganan inflasi, pelayanan dasar dan infrastruktur. Kemungkinan penyediaan feeder termasuk pada pelayanan dasar.
Untuk menggunakan BTT, dia mengatakan, kepala daerah membuat peraturan wali kota (Perwali). Aturan tersebut menjabarkan alasan pergeseran BTT untuk suatu program yang belum dianggarkan APBD.(mel/adk/dan)
Editor : A. Nugroho