MALANG KOTA – Protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah tetap disuarakan. Seperti dilakukan tujuh Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK), kemarin (4/9). Tanpa orasi dan massa banyak, mereka mendatangi DPRD Kota Malang.
Organisasi ekstra kampus itu terdiri dari PMII, GMKI, KAMMI, HIKMAHBUDHI, PMKRI, KMHDI, dan GMNI. Mereka disambut Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita bersama sekitar 13 anggota dewan lain nya.
Total ada sembilan tuntutan yang disampaikan mereka. Yang pertama yakni evaluasi tunjangan anggota DPR RI dan DPRD Kota Malang. Selanjutnya audit kinerja lembaga legislatif. Poin ketiga, mereka mengkritik tindakan represif aparat saat mengamankan demonstrasi. Ke empat, mereka mendesak pengesahan RUU perampasan aset.
Selanjutnya, para mahasiswa juga mendorong reformasi di tubuh Polri. Itu berlanjut dengan tuntutan agar oknum Polri yang melakukan kekerasan ditindak tegas. Poin ketujuh, mereka mendesak adanya kenaikan gaji guru. Berlanjut pada penolakan kenaikan tarif pajak. Terakhir, ada desakan agar ada pembentukan satuan kerja khusus untuk menangani maraknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
”Tuntutan ini kami sampaikan untuk merespons kondisi beberapa waktu terakhir,” kata Muhammad Ariz Pratama, Ke tua Daerah Pengurus KAMMI Malang. Dia memberi contoh, pada tuntutan tunjangan anggota legislatif, banyak masyarakat yang menolak rencana kenaikan. Sebab, hal itu dinilai menimbulkan kesenjangan dengan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengapresiasi kehadiran tujuh OMEK yang mengedepankan aksi secara damai. ”Saya berharap situasi ini cepat membaik. Kami juga akan terus melakukan follow up (aspirasi mahasiswa) ke pemerintah pusat,” kata dia. Mia, sapaan karibnya juga mengapresiasi peran seluruh elemen masyarakat yang mampu menjaga kondusifitas di Kota Malang. (mel/by)
Editor : A. Nugroho