Nasional Malang Hari Ini Kriminal-Kasuistika Olahraga Wisata-Kuliner Sosok Pendidikan Ekonomi-Bisnis Opini Politik-Pemerintahan

DPRD Kota Malang Soroti Lemahnya Serapan Belanja Daerah yang Baru 61,5 Persen

Bayu Mulya Putra • Rabu, 5 November 2025 | 19:43 WIB
DIKEBUT: Pembangunan drainase di Jalan IR Rais masih berlangsung sampai kemarin (4/11). Ada empat titik pembangunan serupa yang masih berlangsung.
DIKEBUT: Pembangunan drainase di Jalan IR Rais masih berlangsung sampai kemarin (4/11). Ada empat titik pembangunan serupa yang masih berlangsung.

MALANG KOTA - Serapan belanja daerah mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif. Sampai akhir Oktober lalu, realisasinya baru 61,5 persen. Menurut DPRD Kota Malang,  seharusnya dalam waktu 10 bulan realisasinya mencapai 75 persen.

Sebagai informasi, pagu belanja daerah setelah APBD Perubahan tercatat di angka Rp 2,368 triliun. Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji menerangkan, rendahnya serapan itu bisa berdampak pada penumpukan pembangunan pada akhir tahun. Kondisi itu membuat legislatif khawatir pembangunan infrastruktur tak memperhatikan kualitas.

"Serapan yang rendah menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan yang belum optimal. Padahal sudah di pengujung tahun, seharusnya minimal 75 persen sampai 80 persen," tegas Bayu.

Dengan semakin menumpuknya pekerjaan pada akhir tahun, ditambah cuaca ekstrem yang belakangan terjadi, DPRD Kota Malang mengkhawatirkan kualitas pembangunan.

Untuk mengejar target, ada potensi pengerjaan dilakukan secara asal-asalan.

"Banyak proyek menumpuk kemudian dikejar waktu. Di sisi lain juga terganggu cuaca dan hasil akhirnya kurang maksimal. Ini masalah klasik yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal,” tutur Bayu.

Pekerjaan proyek pada akhir tahun, lanjut Bayu, juga menimbulkan keluhan masyarakat. Pekerjaan yang lamban, membuat masyarakat tak nyaman. Jalan semakin macet, aktivitas warga terganggu, dan ujung-ujungnya perekonomian lokal melambat.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendesak Pemkot Malang untuk segera melakukan evaluasi. Setidaknya harus ada percepatan belanja daerah. Dia juga meminta tak ada lagi penumpukan proyek infrastruktur pada akhir tahun ke depannya.

"Kami ingin memastikan setiap rupiah benar-benar digunakan dengan efektif dan tepat waktu. Jangan sampai anggaran besar, tapi manfaatnya belum benar-benar dirasakan warga Kota Malang,” papar dia.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang Dandung Djulharjanto menerangkan, masih ada lima titik drainase yang akan dikerjakan.

Sesuai target, pengerjaan drainase itu akan selesai pada akhir bulan November. "Dari total 25 titik, saat ini masih lima yang dikerjakan. Kami pastikan akhir November semua selesai sesuai kontrak," jelas Dandung. (adk/by)

Editor : A. Nugroho
#DPUPRPKP #dprd #PKS #Kota Malang