MALANG KOTA – Setelah melalui rangkaian pembahasan yang cukup panjang, besaran anggaran untuk program RT Berkelas akhirnya ditetapkan. Nilainya mencapai Rp 206 miliar atau lebih rendah Rp 13 miliar dari pagu awal yang tercantum dalam RAPBD.
Pemkot Malang sebelumnya menyiapkan alokasi Rp 219 miliar. Namun jumlah itu terkoreksi karena tidak semua RT mengajukan usulan program.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji menyebut penyusutan anggaran ini sebagai konsekuensi dari proses penyaringan di tingkat bawah. Menurutnya, sejumlah RT memang tidak mengusulkan program lantaran merasa belum membutuhkan dukungan tambahan, baik untuk kegiatan fisik maupun nonfisik.
”Ini menunjukkan bahwa usulan benar-benar lahir dari kebutuhan. Bukan sekadar untuk menghabiskan anggaran,” tuturnya.
Dari pemetaan usulan yang masuk, kegiatan nonfisik mendominasi di empat kecamatan (selengkapnya baca grafis). Bayu menilai tren usulan dari masyarakat ini sebagai sinyal positif. Baginya, program RT Berkelas akan efektif bila benar-benar menjawab kebutuhan lingkungan.
Namun ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan agar kegiatan yang dijalankan tidak berhenti pada rutinitas seremonial tanpa dampak yang nyata. ”Arah kebijakan dan eksekusi itu lebih penting daripada sekadar angka anggaran. Jika tidak terukur, manfaatnya bisa hilang,” tegasnya.
Ia menambahkan, tahun 2026 harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi program tersebut. Evaluasi yang dimaksud tidak hanya soal penyerapan, tetapi juga soal perubahan apa yang dirasakan masyarakat di tingkat RT.
”Keberhasilan program bukan semata dari dana Rp 50 juta itu. Yang lebih penting adalah apakah lingkungan berubah menjadi lebih baik, lebih tertata, dan lebih nyaman untuk hidup,” ujarnya.
Di sisi lain, Camat Kedungkandang Fahmi Fauzan memastikan bahwa ada enam RT di wilayahnya yang memilih tidak mengajukan usulan. Alasannya sederhana. Belum ada kebutuhan mendesak. Pihak kecamatan pun tidak memaksa.
Menurut Fahmi, lebih baik tidak mengusulkan apa pun daripada membuat program yang tidak benar-benar diperlukan. ”Jangan sampai mengada-ada. Ini uang rakyat. Pertanggungjawabannya berat kalau membuat kegiatan yang tidak dibutuhkan,” katanya. (adk/adn)
Editor : Aditya Novrian