MALANG KOTA – Mayoritas pekerja di Kota Malang berpendidikan tinggi, yakni sudah sarjana. Data badan pusat statistik (BPS) mengungkap, dari 459.084 pekerja, sekitar 98 ribu jiwa di antaranya sudah lulus kuliah (selengkapnya baca grafis)
Sedangkan dari sisi kategori pekerja, didominasi karyawan atau pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun swasta. Angkanya mencapai 51,99 persen. Sisanya adalah pekerja di sektor informal seperti pekerja harian lepas dan pekerja tidak tetap, misalnya anak yang membantu usaha orang tuanya.
”Sedangkan untuk jenis usaha yang paling banyak menyedot karyawan atau pegawai adalah sektor jasa,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang Umar Sjaifuddin kemarin (8/12).
Di sisi lain, Umar menyebut jumlah pekerja dengan lulusan SD masih tinggi. Angkanya hampir mengejar jumlah pekerja lulusan perguruan tinggi, yakni 94.578 jiwa. Menurut dia, pekerja lulusan SD memiliki kerentanan tinggi.
Selain lebih rentan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dia melanjutkan, upah mereka rata-rata fluktuatif. Mobilitas kerja juga terbatas, apalagi dibarengi tidak adanya jaminan perlindungan formal.
Di antaranya tidak adanya asuransi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). “Keterbatasan peluang karier juga bisa menjadi risiko yang perlu diwaspadai,” papar Umar.
Sebab, dia melanjutkan, jenis pekerjaan informal tidak memberi kesempatan kepada pekerja untuk berkembang secara formal. Dampaknya terlihat ketika sektor informal terganggu. Dia mencontohkan, sektor informal paling terdampak kebijakan pemerintah ketika pandemiCovid-19 beberapa tahun lalu.
Dia menyebut, pekerja lulusan SD menunjukkan kenaikan dalam dua tahun terakhir. Pada 2023, partisipasi pekerja lulusan SD hanya 18,25 persen. Lalu 2024 meningkat menjadi 18,52 persen dan tahun ini mencapai 20,60 persen.
Naiknya pekerja berpendidikan rendah selaras dengan peningkatan pekerja informal. Seperti pekerja lepas dan pekerja di usaha keluarga. Kelompok itu ditemukan dalam berbagai jenis pekerja harian, seperti bidang konstruksi, perdagangan, hingga kuliner dan pembantu rumah tangga.
Secara umum, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat dalam setahun terakhir. Total TPAK secara keseluruhan mencapai 69,85 persen. Proporsinya, TPAK laki-laki sebesar 79,35 persen dan perempuan 60,62 persen.”Namun dibanding tahun lalu, TPAK perempuan lebih banyak peningkatan,” lanjut Umar.
Tahun 2024 TPAK perempuan berkisar 55,86 persen, sedangkan tahun ini meningkat hingga 5 persen menjadi 60,62 persen.
Dia menyebut beberapa faktor memengaruhi peningkatan TPAK. Pertama, sekitar Juni-Juli 2025 terdapat libur panjang anak sekolah dan tahun baru Islam. Itu berdampak pada peningkatan multi-sektor, mulai industri perdagangan, akomodasi, hingga transportasi.
Faktor kedua, kemerdekaan Indonesia pada Agustus lalu memunculkan tenaga kerja informal seperti penjual bendera. Di samping itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menyedot banyak pekerja. Sebab, MGB dipasok oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sedangkan SPPG membutuhkan pekerja.
Di pihak lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang sudah banyak menggencarkan program pendidikan kesetaraan. Mulai pendidikan nonformal seperti Kejar Paket A, B, C yang dikelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). “Saat ini total ada 67 layanan.Bisa diakses masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Keberadaan PKBM membantu masyarakat untuk mendapat ijazah resmi setara SD, SMP, dan SMA. Selain mengandalkan PKBM, Pemkot Malang juga berupaya untuk meningkatkan keterampilan dari para pekerja.
”Kalau untuk program kejar paket biasanya melalui dinas pendidikan dan kebudayaan. Kemudian kalau dari sisi peningkatan keterampilan biasanya dilakukan oleh kami atau Balai Latihan Kerja (BLK)," kata Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja-Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-DPMPTSP) Kota Malang EkaYudhaSudrajad.
Yudha melanjutkan, setiap tahun pihaknya rutin menggelar pelatihan keterampilan untuk masyarakat. ”Untuk tahun 2025, kami menggelar pelatihan administrasi perkantoran," tambah Yudha.
Untuk pelatihan administrasi perkantoran misalnya, dia mengatakan, yang mendaftar tidak harus sarjana. Minimal pendidikan terakhir SMP sederajat. Syarat lainnya adalah pendaftar tidak sedang bekerja atau menempuh pendidikan dan bersedia mengikuti pelatihan selama enam hari.
Selain pelatihan administrasi perkantoran, Yudha mengatakan, ada pula pelatihan olahan pangan. Tujuannya untuk memunculkan wirausaha-wirausaha baru. Dengan demikian, masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja baru di lingkungan masing-masing sekaligus menambah ketahanan ekonomi keluarga.
Kemudian ada pelatihan bordir, tata rias, merangkai hantaran atau bouquet, hingga barista. Melalui pelatihan-pelatihan itu, masyarakat tidak hanya mendapat keterampilan. Namun juga sertifikat sebagai tanda bukti.
Beberapa pelatihan juga digelar dengan menyesuaikan tren usaha setiap tahun. "Tahun 2026 depan kami juga akan tetap menggelar pelatihan keterampilan untuk masyarakat," pungkas Yudha.(aff/mel/dan)
Editor : A. Nugroho