Nasional Malang Hari Ini Kriminal-Kasuistika Olahraga Wisata-Kuliner Sosok Pendidikan Ekonomi-Bisnis Opini Politik-Pemerintahan

Pemerintah Kota Malang Terpaksa Tunda Empat Proyek Antibanjir

A. Nugroho • Minggu, 14 Desember 2025 | 20:31 WIB
TERHAMBAT: Empat Proyek Tertunda akibat pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD)
TERHAMBAT: Empat Proyek Tertunda akibat pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD)

MALANG KOTA – Upaya Pemerintah Kota Malang mewu­judkan ”Kota Antibanjir” terhambat. Master plan drainase sudah rampung dan peta bencana disiapkan, tapi beberapa proyek untuk menanggulangi banjir terpaksa ditunda

Setidaknya ada empat pro­yek di dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan kawasan permukiman (DPUPRPKP) yang masuk daftar tunda. Di antaranya kelanjutan drainase jacking (pengerukan bawah tanah) Jalan Bondowoso-Jalan Ti­dar, drainase di Jalan Letjen Sutoyo, hingga pembangu­nan dua bozem (selengkap­nya baca grafis).

Keempat proyek tersebut sudah diplot untuk tahun de­pan. Namun ditunda akibat pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD). ”Untuk pem­bangunan saluran drainase di Jalan Letjen Sutoyo dan Jalan Bondowoso, kami ma­sih menunggu dari pemerin­tah pusat. Pengadaannya di pusat,” ujar kepala DPUPRPKP Kota Malang R. Dandung Djulharjanto kemarin (13/12).

Drainase di Letjen Sutoyo nantinya sepanjang 1,2 kilo­ meter. Sementara di Jalan Bondowoso sampai Jalan Tidar sepanjang 1,3 kilometer. Jika ditotal kebutuhan dana untuk dua saluran ini mencapai Rp 145 miliar. Namun biayanya ditanggung Bank Dunia.

Ada pula kebutuhan bo­zem. Lokasinya di kawasan Bareng dan Sawojajar. De­ngan adanya bozem, pemkot memprediksi banjir yang tereduksi bisa mencapai 80 persen. Rencana penam­bahan dua bozem sudah dibahas sejak 2023 lalu, namun belum terealisasi sampai sekarang karena ke­tersediaan anggaran.

Selain proyek antibanjir, program fisik lainnya yang terdampak pemangkasan TKD ada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang. Terutama proyek pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah, ada TPS yang terse­bar di 57 kelurahan. Semuanya membutuhkan pemeliharaan, bahkan ada yang harus diper­baiki. Berdasar data DLH, terdapat empat TPS yang butuh perbaikan. Di antara­nya TPS di Jalan Gajayana, TPS Rampalcelaket, TPS Tung­gulwulung, dan TPS Muria.

Pelaksana Harian (Plh) Ke­pala DLH Kota Malang Ga­maliel Raymond Hatigoran Matondang menyampaikan, pihaknya masih mengupaya­kan solusi lain agar TPS Jalan Gajayana bisa diperbaiki.

Setelah peluang mendapatkan dana APBD tertutup, pihaknya akan menggandeng peru­sahaan. Yakni melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). ”Program lainnya usulan dari musrenbang,” sebut Raymond.

Bidang olahraga, proyek penting yang tertunda adalah pembangunan lintasan se­patu roda di GOR Ken Arok. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang Baihaqi mengatakan, pihak­nya sudah mengusulkan rehabilitasi lintasan sepatu roda sejak 2024 lalu. ”Kami juga sudah rampung menyu­sun detail engineering design (DED),” ungkap Baihaqi.

Dalam DED itu, dia melan­jutkan, lintasan olahraga rencananya dilebarkan. Ada tambahan pagar pengaman, ruang ganti, tribun, hingga lampu penerangan. Karena sudah dipenuhi rumput-rumput, disporapar juga akan melakukan pembersihan.

Jika ditotal, biaya yang diper­lukan untuk rehabilitasi lin­tasan sepatu roda mencapai Rp 2,5 miliar. ”Sebenarnya kami usulkan tahun depan, tapi ternyata belum bisa,” sambung Baihaqi.

Hambatan pengerjaan pro­yek penting juga dialami dinas perhubungan (dishub). Salah satunya kelanjutan gedung parkir Kajoetangan heritage. Pembangunan gedung terse­but berlangsung tahun ini dan akan dilanjutkan tahun depan. Namun anggaran ta­hun depan dipangkas, se­hingga tidak bisa melanjutkan proyek gedung parkir.

Kepala Dishub Kota Malang Widjaja Saleh Putra menyam­paikan, rencana awal pemba­ngunan parkir bertingkat adalah empat lantai. Namun dilakukan revisi karena penye­suaian anggaran pada tahun ini. Untuk kelanjutannya, Jaya belum bisa memastikan kapan.

Pada 2026, sementara ini belum ada rencana penam­bahan lantai karena tidak ada anggaran. ”Sewaktu-wak­tu bisa dilakukan penam­bahan, karena fondasi sudah kami rancang untuk empat lantai,” tuturnya. Dengan perubahan rencana, pemba­ngunan itu berdampak pada kapasitas kantong parkir.

Seharusnya bisa menampung lebih dari 200 mobil, semen­tara saat ini baru 80 mobil. Hal yang sama juga dialami dinas koperasi perindustrian dan perdagangan (diskopin­dag). Instansi tersebut ber­tanggung jawab mengelola dan merawat seluruh pasar rakyat.

Pada 2021 lalu, anggaran perbaikan pasar mencapai Rp 7 miliar. Tahun depan hanya Rp 1,5 miliar. Padahal masih ada beberapa pasar yang membutuhkan perawatan cukup besar.

Kepala Diskopindag Kota Malang Eko Sri Yuliadi mene­rangkan, dengan anggaran Rp 1,5 miliar, pihaknya ha­nya dapat melakukan per­baikan kecil. Misalnya mem­perbaiki talang rusak dan drainase. ”Anggaran itu (Rp 1,5 miliar) dibagi kepada 10 pasar,” ujar Eko.

Dengan demikian, masing-masing pasar hanya kebagian sekitar Rp 150 juta. Pasar yang akan mendapatkan perbaikan seperti Pasar Madyopuro, Pasar Tawangmangu, sampai Pasar Bareng. ”Kami menye­suaikan anggaran. Melihat hanya Rp 1,5 miliar cukup digunakan untuk perawatan kecil saja,” terang Eko.

Di lain pihak, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi me­nyampaikan, belum semua proyek fisik bisa terakomodasi karena beberapa faktor. An­tara lain dana TKD turun, belanja pegawai pemkot yangmeningkat hingga 49,5 per­sen, serta adanya program Rp 50 juta untuk RT.

Oleh karena itu, ada bebe­rapa proyek yang diupayakan untuk dikerjakan melalui anggaran lain. Misalnya pro­yek drainase. ”Kalau saya tanya ke praktisi dan PU, jika ditotal sesuai masterplan, kebutuhan untuk drainase saja Rp 1,8 triliun,” beber Dito.

Dengan nominal yang fan­tastis, pemkot mengupayakan pengajuan bantuan ke peme­rintah pusat hingga pihak lain. Salah satunya Bank Du­nia. Tujuannya mencicil pem­biayaan. Selain Bank Dunia, Dito terus mendorong agar pemkot mencari CSR atau menggunakan model pem­biayaan Kerja Sama Peme­rintah dan Badan Usaha (KP­BU). Dengan demikian, proyek atau program yang belum terakomodasi APBD, tetap bisa terealisasi. ”Bisa juga mem­bangun kerja sama dengan perguruan tinggi,” katanya.

Selain drainase, Dito men­dengar pemkot sedang men­jajaki kerja sama dengan perguruan tinggi untuk infra­struktur pengelolaan sampah.

”Salah satunya pembuatan insinerator skala kecil untuk TPS,” terang legislator Fraksi Nasdem itu.

Menurut dia, penjajakan serupa bisa dilakukan untuk infrastruktur lain seperti fa­silitas olahraga. ”Untuk fasi­litas olahraga, mungkin bisa menggandeng perusahaan. Sebagai timbal balik, ada branding perusahaan di fa­silitas tersebut,” pungkasnya. (mel/adk/dan)

Editor : A. Nugroho
#proyek #Kota Malang #antibanjir