MALANG KOTA - Sebanyak 34 ribu warga Kota Malang masih tercatat sebagai penduduk miskin ekstrem hingga 2025. Meski persentasenya menurun dibanding tahun sebelumnya, Pemkot Malang mengakui kelompok desil 1 masih menjadi tantangan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Berdasar data Pemkot Malang, jumlah warga miskin ekstrem tersebut setara dengan 3,87 persen dari total penduduk. Angka itu turun dibanding 2024 yang masih berada di kisaran 4,95 persen. Kepala Dinas Sosial-P3APKB Kota Malang Donny Sandito mengatakan, tren penurunan kemiskinan terjadi secara konsisten dalam lima tahun terakhir.
”Pada 2024 masih 4,95 persen, sekarang turun menjadi 3,87 persen. Tetapi memang masih banyak warga yang masuk kategori desil 1 atau miskin ekstrem,” ujarnya kemarin.
Donny menegaskan, kunci utama pengentasan kemiskinan terletak pada akurasi data. Karena itu, Pemkot Malang menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis seluruh program penanganan kemiskinan. Data tersebut juga menjadi rujukan lintas perangkat daerah.
”Kami terus meningkatkan kualitas data. Dengan data yang baik, penanganan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran dan komprehensif, serta bisa dimanfaatkan dinas lain,” jelasnya.
Berdasar klasifikasi DTSEN, penduduk dibagi ke dalam lima desil. desil 1 merupakan kelompok miskin ekstrem, desil 2 kategori miskin, sedangkan desil 3 hingga desil 5 masuk kelompok rentan. Pemkot Malang saat ini melakukan intervensi dari desil 1 hingga desil 4 untuk mencegah kelompok rentan jatuh ke kemiskinan ekstrem.
Bentuk intervensi yang dilakukan antara lain bantuan sosial, bantuan usaha dari pemerintah provinsi, hingga pelatihan keterampilan melalui dinas terkait. Selain itu, pemerintah pusat juga menyalurkan berbagai program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), PKH Plus, dan bantuan tunai lainnya.
”Data yang valid menentukan keberhasilan penurunan kemiskinan, karena seluruh bantuan dari pusat berbasis data,” tandas Donny.
Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Menurutnya, peningkatan keterampilan dan perluasan akses kerja harus menjadi fokus utama.
”Intinya mereka harus mandiri. Jangan sampai hidupnya terus bergantung pada bantuan sosial,” kata Suryadi.
Politikus Golkar itu meyakini, warga miskin ekstrem akan lebih cepat keluar dari kemiskinan jika mendapatkan pekerjaan yang layak.
Tantangan pemerintah, lanjut dia, adalah memetakan keterampilan warga miskin dan menghubungkannya dengan kebutuhan dunia usaha. ”Kalau itu bisa dilakukan, mereka tidak butuh waktu lama untuk mandiri,” pungkasnya. (adk/adn)
Editor : Aditya Novrian