MALANG KOTA – Dari 57 Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Malang yang berbadan hukum, baru 12 atau 20 persen yang sudah menjalankan unit bisnis. Mayoritas belum bisa beroperasi lantaran keterbatasan lahan.
Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di sela membuka gerai KMP di Kelurahan Bunulrejo kemarin (11/1). ”Kendalanya adalah lahan untuk gerai. Kami menyambut positif kerja sama antara pengurus KMP dan kelurahan, sehingga bisa menggunakan gedung sementara," ujar Wahyu.
Jika tak ada gerai, dia melanjutkan. KMP tidak bisa bergerak leluasa. Sebab untuk awal, KMP tidak menjalankan unit bisnis simpan pinjam. Melainkan kebutuhan sembako dan LPG. Dengan demikian, butuh gerai untuk menyimpan bahan pokok tersebut.
Saat ini, Wahyu masih melakukan inventarisasi aset Pemkot Malang yang bisa digunakan gerai KMP. Wahyu menyadari kesulitan KMP mencari lahan yang kosong yang dapat dimanfaatkan untuk membuka. Apalagi di tengah kota, seperti Klojen.
"Sebanarnya ada beberapa lahan yang bisa digunakan KMP, tetapi ternyata masuk kawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau), sehingga tidak boleh digunakan untuk bangunan," jelas pria yang akrab disapa Pak Mbois itu.
Sembari melakukan percepatan pembangunan gerai KMP, pihaknya juga memerhatikan koperasi yang telah beroperasi. Agar komoditi yang dimiliki KMP bisa terserap dengan baik, Wahyu meminta bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dengan kerja sama ini, SPPG tak perlu lagi kebingungan mencari bahan pokok. Harga di KMP juga dipastikan bisa bersaing dengan di pasaran. "Dua ini merupakan program strategis nasional, sehingga kami berharap bisa bersinergi," tandasnya.
Di lain tempat, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyampaikan, 12 KMP yang sudah beroperasi tersebut menjalankan unit bisnis serupa. Yakni sembako, LPG dan pengisian air minum. Mereka mendapat suplai dari Bulog maupun Hiswarna Migas.
Untuk simpan pinjam, dia melanjutkan, KMP masih menunggu pencairan modal dari pemerintah pusat. Jika belum ada modal, masih sulit menjalani unit bisnis tersebut. "Dari 12 KMP itu juga masih menumpang lahan di kantor kelurahan atau bangunan lain. Belum ada yang menempati gerai sendiri," tuturnya.
Eko mengatakan, pemkot hanya bisa membantu sebatas kerja sama penyediaan sembako dengan pihak ketiga. Untuk pemberian modal, katanya, APBD Kota Malang tidak mampu mencover kebutuhan seluruh KMP. (adk/dan)
Editor : Aditya Novrian