MALANG KOTA – Dunia kesehatan masih kekurangan suara dari kalangan dokter di meja pengambil kebijakan. Fakta itu mencuat dalam puncak Dies Natalis Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FK UB) ke-52 yang digelar di Gedung Samantha Krida UB, kemarin.
Sejumlah alumni menilai, persoalan kesehatan nasional kerap diputuskan oleh pihak yang tidak berlatar belakang medis.
Anggota DPR RI dr Gamal yang juga alumnus FK UB menyebut keterwakilan tenaga kesehatan di lembaga legislatif masih sangat minim. Di Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, misalnya, dari sekitar 40 anggota hanya dua orang yang berlatar belakang kedokteran.
Selebihnya berasal dari disiplin ilmu nonkesehatan. Kondisi itu, menurut dia, berdampak pada proses perumusan kebijakan yang kerap jauh dari realitas lapangan. ”Padahal dokter yang paling memahami persoalan kesehatan masyarakat. Kalau tidak ikut terlibat, kebijakan sering kali tidak menyentuh akar masalah,” ujarnya.
Gamal menilai, keterlibatan dokter di dunia politik memang menantang. Bukan hanya soal kapasitas akademik, tetapi juga kemampuan sosial dan jejaring. Dia mengakui, kemampuan tersebut tidak datang dengan sendirinya dan perlu dilatih sejak mahasiswa, salah satunya melalui organisasi.
Selain mendorong keterlibatan di kebijakan, Gamal mencontohkan peran politik juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik yang lebih luas. Salah satunya lewat fasilitasi akses pendidikan. Melalui program beasiswa yang ia gagas, ratusan mahasiswa bisa menempuh pendidikan tinggi tanpa biaya hingga lulus.
Sementara itu, Dekan FK UB Prof Dr dr Wisnu Barlianto menegaskan, alumni memiliki peran penting dalam menjembatani dunia akademik dengan praktik dan kebijakan. ”Masukan dari alumni yang berkecimpung di lapangan dinilai krusial untuk menjaga relevansi pendidikan kedokteran dengan kebutuhan masyarakat,” jelas dia. (adk/adn)
Editor : Aditya Novrian