MALANG KOTA - Pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sudah dimulai sejak Oktober 2025 lalu. Namun jumlah sentra pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang memiliki sertifikat resmi masih terbatas. Baru ada 5 SPPG yang sertifikatnya terbit.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang Arif Tri Sastyawan memaparkan SPPG mana saja yang sudah mengantongi SLHS. Dua di antaranya di Kecamatan Sukun dan 1 SPPG di Kecamatan Blimbing. "Yang lain masih mengurus kelengkapan," kata dia.
Arif melanjutkan, proses penerbitan SLHS sementara ini dilakukan secara manual. Hal tersebut sesuai ketentuan dalam surat edaran yang turun pada 2025 lalu. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI juga mengimbau SPPG mengurus secara manual.
Meskipun begitu, dia melanjutkan, persyaratan untuk SLHS tetap dimasukkan ke dalam online single submission (OSS).
Menurut Arif, mekanisme penerbitan SLHS secara manual terjadi karena ada perbaikan OSS. Selain itu, pihaknya menerima surat edaran dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI terkait perubahan peraturan. "Dari yang semula adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 ke Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025," sambung dia.
Perubahan aturan berdampak pada beberapa penyesuaian. "Untuk yang sudah meng-input ke OSS, termasuk yang mendapat rekam dari dinkes bisa segera kami terbitkan," terang pejabat eselon II B Pemkot Malang itu.
Untuk diketahui, saat ini ada 43 SPPG di Kota Malang yang sudah terdaftar. Dari jumlah tersebut, ada 24 SPPG yang beroperasi, sementara sisanya 19 SPPG masih dalam tahap persiapan.
Beberapa SPPG juga sudah mengurus SLHS sejak Oktober 2025. Dimulai dengan mengikuti pelatihan bersama Dinkes Kota Malang. Tidak hanya itu, kondisi SPPG maupun sampel makanan yang ada juga sempat diuji untuk memastikan kebersihannya. (mel/dan)
Editor : Aditya Novrian