MALANG KOTA – Rendahnya gaji guru honorer di Kota Malang mendapat perhatian dari legislator. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo mengatakan, dari sisi kemanusiaan, perekonomian guru honorer tergolong kurang. Mereka harus memenuhi jam mengajar sesuai ketentuan dari sekolah masing-masing untuk bisa mendapat gaji.
Gaji yang didapat juga tidak pasti. Hal tersebut bergantung kemampuan anggaran sekolah. Sementara beban kerja untuk memberi ilmu kepada siswa juga tidak ringan. "Menurut saya, perlu ada skema untuk membantu kesejahteraan para guru honorer," tegas Ginanjar.
Salah satunya melalui bantuan rumah bagi guru honorer yang belum memilikinya. Apalagi pemkot memiliki rusunawa di Tlogowaru, Kecamatan Arjowinangun. Rusunawa itu direncanakan untuk guru, tapi sampai sekarang masih belum dimanfaatkan.
Selain bantuan rumah, dia melanjutkan, bisa dengan stimulan lain. Seperti insentif tambahan. Namun penyalurannya tetap harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atensi juga harus diberikan kepada guru honorer di sekolah swasta.
Selama ini, dia sering menerima keluhan dari sejumlah sekolah swasta yang mengalami krisis siswa. Hal tersebut berdampak pada gaji guru honorer di sekolah swasta.
Padahal, lanjutnya, potensi siswa yang tidak bersekolah di sekolah negeri juga cukup tinggi. Jumlahnya hampir 8 ribu siswa. Mereka ada yang melanjutkan ke sekolah swasta. Dengan kondisi ini, pihak sekolah juga harus berupaya untuk menarik siswa melalui peningkatan kualitas.
Di lain hal, Ginanjar juga mengapresiasi Pemkot Malang. Sebab jumlah guru honorer di Kota Malang sudah semakin berkurang. "Artinya ke depan, pekerjaan rumah pemkot sudah harus mengarah ke aspek lain seperti kualitas dan sistem pembelajaran," tegas legislator Partai Gerindra itu. (aff/mel/dan)
Editor : Aditya Novrian