MALANG KOTA - Proyek pembangunan drainase senilai Rp145 miliar yang didanai National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) dari Bank Dunia di Kota Malang mulai dikerjakan awal Maret nanti. Saat ini, proyek yang dilelang melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas itu memasuki tahap verifikasi akhir sebelum penandatanganan kontrak.
Staf Ahli Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kota Malang, Yocky Agus Firmanda, mengatakan proses lelang telah berjalan sejak Oktober tahun lalu. Jika tak ada kendala administratif, kontrak diteken dalam waktu dekat dan pekerjaan fisik segera dimulai.
“Sekarang tahap verifikasi akhir. Targetnya awal Maret sudah berkontrak,” ujar Yocky.
Proyek ini menyasar sejumlah titik rawan genangan. Di antaranya kawasan Jalan Gede, koridor Jalan Bondowoso hingga Jalan Tidar, serta ruas Jalan Letjen Sutoyo sampai Jalan Jaksa Agung Suprapto. Ia menargetkan penurunan signifikan titik banjir di kawasan tersebut.
Karena berada di pusat kota, potensi kemacetan selama pengerjaan tak terhindarkan. Yocky mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Malang Kota untuk menyiapkan rekayasa lalu lintas. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan sejak awal 2025. “Penertiban area proyek dan persiapan lapangan sudah kami cicil,” kata Yocky.
Di sisi lain, kalangan akademisi mengingatkan risiko jangka panjang proyek tersebut. Pakar Pembangunan Internasional Universitas Brawijaya (UB), Dewa Ayu Putu Eva Wishanti SIP MSi PhD, menilai pendanaan NUFReP merupakan pinjaman yang harus diperhitungkan matang.
“Ini dana pinjaman. Akan jadi beban jika tidak disiapkan skema pengelolaan dan pemeliharaan yang jelas,” ujarnya. Menurut Eva, Pemkot Malang perlu menyiapkan cadangan APBD untuk biaya operasional dan perawatan drainase setelah aset diserahkan.
Infrastruktur skala urban membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi dan peremajaan berkala.
Ia menyarankan pembiayaan alternatif, seperti skema creative finance melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Langkah itu dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi drainase.
Eva juga mengingatkan, solusi banjir tidak cukup dengan pembangunan fisik. Pengendalian tata ruang dan pengawasan bangunan harus berjalan seiring. “Teknologi drainase sehebat apa pun tidak akan efektif jika pelanggaran tata ruang terus terjadi,” tegasnya. (Andini Putri Lestari/ori/dre)
Disunting ulang oleh Marsha Nathaniela
Editor : Aditya Novrian