MALANG KOTA – Tahun ini, dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang mengalir ke masing-masing sekolah diperkirakan tak mencukupi kebutuhan. Itu karena anggaran yang disetujui jauh di bawah pengajuan. Pemerintah menyunat paksa jatah sekolah lantaran terimbas pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Pagu BOSDA tahun ini sudah ditentukan sejak akhir tahun lalu. Di Kota Malang, pengajuannya berdasar hitungan Rp 65 ribu per siswa per bulan. Itu berlaku untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs swasta. Sementara SDN dijatah Rp 540 ribu per siswa per tahun dan SMPN Rp 660 ribu per siswa per tahun.
Realisasinya diprediksi hanya cair 50 persen alias tak penuh. Namun kepastiannya masih menunggu pembahasan di disdikbud Kota Malang.
Untuk itu distribusi BOSDA dibuat merata. khusus sekolah dengan jumlah siswa banyak bakal dipangkas jatahnya. Tahun ini, SD/MI swasta mengajukan Rp 25,4 miliar, namun hanya disetujui Rp 6,7 miliar. Jenjang SMP/MTs mengajukan Rp 12,8 miliar, disetujui Rp 5,2 miliar.
“Jadi sekolah yang memiliki murid di atas 100 siswa, kami kurangi dananya untuk disalurkan ke sekolah lain,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Muflikh Adhim.
Sebab apabila penyaluran BOSDA tahun ini dibagi sesuai proposal pengajuan masing-masing sekolah, dipastikan tidak cukup. Oleh karena itu, pihaknya perlu menyusun skala prioritas dengan fokus utama semua sekolah tetap mendapat BOSDA.
Dia mengatakan, pemangkasan BOSDA merupakan imbas menurunnya dana TKD Kota Malang. Selain itu, lanjutnya, efisiensi juga menjadi alasan BOSDA tidak bisa maksimal. Imbasnya tidak hanya pemangkasan jatah tahun ini, disdikbud juga perlu menyusun ulang pagu untuk pengajuan BOSDA tahun depan.
“Sebelumnya Rp 65 ribu per siswa, tahun depan sepertinya bakal berkurang lagi. Angkanya masih kami bahas,” lanjut Adhim.
Muncul wacana untuk pagu pengajuan BOSDA menjadi Rp 30 ribu untuk SD/MI dengan total Rp 12,1 miliar dan Rp 40 ribu untuk SMP/MTs dengan usulan Rp 8 miliar. Namun pihaknya masih mengusahakan agar pagu BOSDA tidak mengalami penurunan.
Menurut dia, BOSDA sangat berguna bagi sekolah-sekolah untuk menutup kekurangan biaya operasional yang tidak dicover Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS). Utamanya untuk biaya air, listrik, dan pemeliharaan sekolah. Kurang lebih aturan penggunaannya sama dengan BOSNAS, hanya saja BOSDA tidak diperbolehkan untuk menggaji guru honorer seperti pada ketentuan BOSNAS.(aff/mel/dan)
Disunting kembali oleh: Anna Tasya Enzelina
Editor : Aditya Novrian