MALANG KOTA - Banyaknya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kota Malang yang tidak layak turut mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi. Dia mengakui bahwa pada 2026 ini ada refocusing anggaran secara besar-besaran di DLH Kota Malang.
”Untuk operasional persampahan dan limbah B3 yang semula pagunya di KUA-PPAS 2026 sebesar Rp 1,17 miliar, turun menjadi Rp 872 juta pada pagu refocusing,” sebut dia. Kemudian operasional UPT Persampahan pada pagu KUA-PPAS 2026 semula Rp 5 miliar, namun dalam pagu refocusing turun menjadi Rp 650 juta.
Adanya refocusing anggaran itu tentu memberikan dampak kepada operasional pengelolaan sampah secara keseluruhan. Termasuk pemeliharaan dan perbaikan TPS.
”Sementara di musrenbang maupun pokir tidak bisa diajukan untuk konstruksi TPS. Biasanya lebih ke pengelolaan sampah di masyarakat seperti pengadaan alat pencacah sampah,” ungkap legislator NasDem tersebut.
Belum lagi, masih ada blank spot TPS. Itu adalah sebutan untuk tempat pembuangan sampah liar. Kemudian, ada pembuangan sampah yang menumpang di TPS lain.
Sebagai contoh di kawasan Ketawanggede yang biasanya membuang ke TPS Dinoyo. Selain itu, kawasan Purwodadi yang biasanya membuang sampah ke TPS Polowijen dan kawasan Tanjung yang biasanya membuang sampah ke TPS Sukun.
”Jika kondisi-kondisi seperti itu tidak diatasi, bisa timbul luapan sampah. Lebih lanjut membuat pengangkutan sampah di TPS resmi overload,” tegas Dito. Ke depan, dia berharap pemkot bisa mengandalkan sumber-sumber pendanaan lain untuk memaksimalkan pengelolaan sampah.
”Tahun lalu ada dana CSR untuk dua TPS yang ditingkatkan menjadi TPS terpadu,” imbuh dia. Menurut dia, pemkot juga bisa mengajukan permohonan bantuan anggaran kepada Kementerian PUPR. Baik untuk perbaikan TPS maupun peningkatan menjadi TPS terpadu. (mel/by)
Editor : A. Nugroho